PALU, Portalsulawesi. Com – Masalah stunting (kurang gizi), termasuk fenomena ageing population (penuaan penduduk), bonus demografi dan isu krusial lainnya jadi isu utama dalam rapat kerja daerah (Rakerda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibuka oleh Asisten I Bidang Administrasi, Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Ir. Moh. Faisal Mang MM, Kamis (28/3/2019), di Hotel Santika Palu.
Rapat yang dihadiri unsur OPD bidang pengendalian penduduk dan mitra kerja BKKBN bertujuan untuk menjabarkan tindak lanjut rakor nasional program KKBPK dan meningkatkan sinergi BKKBN dengan Pemda dalam menyukseskan program KKBPK yang terintegrasi di Sulteng. Hal ini dikatakan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton, S.Sos, MM dalam laporan panitia rakerda KKBPK tahun 2019.
Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten I, Faizal Mang menyampaikan beberapa hal penting terkait sejumlah pencapaian KKBPK di Sulteng, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB dari 6 atau 10 pasangan usia subur telah jadi peserta aktif.
Akan tetapi hal itu tidak berkorelasi dengan laju pertumbuhan penduduk Sulteng yang cenderung tinggi yaitu 1,94% per tahun, lebih tinggi daripada nasional yang hanya 1,49%.
Dan pemicu lainnya adalah fertilitas yang masih tinggi, dan banyak dialami remaja usia 15-19 tahun dengan data 60 kelahiran hidup pada 1000 remaja perempuan.
Ironis karena anak-anak justru melahirkan anak-anak pada usia tersebut.
“Mestinya mereka menikmati masa sekolah bukan justru menimang dan merawat bayi dan anak,” tutur Faizal Mang yang prihatin atas kondisi itu.
Untuk menurunkan fertilitas, diiharap sinergi peran kelembagaan terkait dalam upaya peningkatan usia perkawinan khususnya lewat program Generasi Berencana atau GenRe.
Dan terkait _stunting_ di Sulteng, banyak dijumpai di wilayah Banggai dan Parigi Moutong.
Olehnya perhatian lintas sektor, mutlak diperlukan guna memperbaikinya.
Karena itu, program KKBPK merupakan langkah nyata dalam proses awal menentukan kualitas SDM. Hingga kelak dengan program keluarga kecil akan memberi kesempatan kepada keluarga untuk memperhatikan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak menjadi SDM handal dan berkualitas.
“Dengan kualitas SDM yang memadai akan menjadi sumber daya dan lokomotif pembangunan. Namun sebaliknya jumlah yang besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Dr. Dwi Listyawardhani menjelaskan bahwa pendekatan KKBPK adalah kolaborasi penerapan siklus dasar kehidupan dan pilar-pilar pembangunan keluarga menuju kesejahteraan.
“Keluarga adalah basis utama pembangunan bangsa dan masyarakat,” ujarnya.
Perihal _stunting_ yang membuat Indonesia masih tertinggi ke-5 di dunia akan disiasati dengan inovasi kampung KB.
Bila sebelumnya kampung KB untuk menyentuh desa-desa yang serba minus atau tertinggal maka kini kampung KB jadi pendekatan menyelesaikan kasus _stunting_.
Adapun penyebaran kampung KB mencapai 14 ribu saat ini dan 339 diantaranya ada di Sulteng, ungkapnya.
Turut hadir, Wakil Bupati Sigi Paulina yang diundang membagi pengalaman sukses Kabupaten Sigi menerapkan program KKBPK di Sulteng karena beberapa waktu lalu, Sigi meriah penghargaan Anugerah Kencana dari BKKBN.(karin)
REDAKTUR : NILAN
