Donggala,portalsulawesi.id- Bupati Donggala Drs Kasman Lassa didampingi Wakil Bupati Donggala Mohammad Yasin S.Sos melantik sejumlah pejabat dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Donggala,pelantikan tersebut bertepatan dengan 46 hari masa pemerintahan Kasman lassa –M.yasin usai memenangkan Pilkada Donggala tahun 2018 silam.
Hal ini jelas mengejutkan berbagai fihak,apalagi jika mengacu kepada Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh menteri dalam Negeri tjahjo Kumolo tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dalam Permendagri itu ditegaskan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
“Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Permendagri itu.
Menurut Permendagri ini, Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.
Terkait usulan permohonan tersebut, dalam Permendagri ini disebutkan, bahwa Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
“Pendelegasian wewenang pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud berlaku juga untuk usulan permohonan dari Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota yang melakukan penggantian pejabat,” bunyi Pasal 3 ayat (3) Permendagri ini.
Seperti diketahui bersama ,Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Donggala periode 2019-2024, Kasman Lassa dan Moh. Yasin, di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Rabu 16 Januari 2019.
Kasman-Yasin yang mengusung tagline SAKAYA merupakan pasangan yang berhasil meraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Donggala pada tahun 2018.
Senin kemarin,(04/03/2019),bertempat dirumah Jabatan Bupati Donggala,Kasman Lassa bersama Moh.Yasin selaku Wabup merotasi dan melantik 8 orang Pejabat Eselon II B,sekitar 170 Orang Kepala sekolah,dan Sejumlah Pejabat Eselon III dan IV dilingkup Pemda Donggala.
Sejumlah kalangan mengkritisi Pelantikan pejabat dilingkup pemda donggala sebagai sebuah langkah yang kurang tepat dan terkesan sarat dengan kepentingan pasca Pilkada.
“Pelantikan dirujab membuat miris beberapa eselon tiga yg lain yg seharusnya mereka yang didahulukan karena telah mempunyai sertifikat PIM II, tapi ternyata harus gigit jari lagi karena pimpinan diDonggala lebih mengutaman import dari luar daripada stok yg ada diDonggala sendiri karena alasan ” LOYAL ” yg tidak jelas parameter yg digunakan kasian staf kita itu, yah sabar kata kuncinya” Ujar salah satu ASN dilingkup Pemda Donggala yang enggan di Publikasikan namanya.
Belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Donggala terkait Polemik pelantikkan yang terkesan menabrak Permendagri tersebut,Sekertaris Daerah Donggala Aidil Noor yang dikonfirmasi melalui Nomor telepon Pribadinya belum membalas .***
Penulis : Heru
