Jakarta,portalsulawesi.id– Beredarnya Informasi terkait “Larangan Rapat Di Hotel” bagi Pemda atau ASN di medsos membuat Kementrian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri angkat bicara,hal ini dipandang perlu agar tidak menimbulkan keresahan akibat berita bohong atau Hoax.
Melalui siaran persnya,Kapuspen Kemendagri Dr.Bahtiar Baharuddin M.Si mengklarifikasi hal tersebut,menurutnya pihak Kemendagri tidak pernah mengeluarkan statmen atau pernyataan yang mengatakan Mendagri akan mengeluarkan instruksi atau himbauan agar tidak melaksanakan rapat di Hotel adalah sebuah informasi bohong dan menyesatkan.
Pasalnya,fihak yang mengviralkan isu ini tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut,sehingga bisa berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik kepada Lembaga negara yakni Kementrian Dalam Negeri RI.
” kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat dilingkungan Kemendagri tidak.pernah membuat larangan rapat2 aparatur di hotel-Hotel ” tulis Bahtiar.
Bahkan, sebagian besar rapat kemendagri karena melibatkan banyak.peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar maka sebagian.besar dilaksanakan di Hotel-Hotel baik dijakarta dan sekitarnya maupun di daerah daerah, ungkapnya.
“Termasuk kegiatan kemarin Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum.di Hotel.Bidakara Jakarta senin tgl 11 Februari 2019 dan hari ini selasa 12 Feb 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar sulsel” beber kapuspen kemendagri.
“Jadi, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa.Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak.yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri ” tegas Kapuspen Kemendagri.
Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi.
Menurut Bahtiar,Mendagri hanya beri arahan.kepada staf internal agar susun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus hotel.borobudur beberapa waktu lalu.
Aparat pemda.yg datang kejakarta yg mau konsultasi ke kemendagri silahkan menginap di hotel,tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsuktasi evaluasi APBD agar tetap.dilaksanakan dikantor.
Memperhatikan soal evaluasi apbd adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI, arahan untuk susun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri agar terhindar dari hal hal yg dapat bermasalah hukum.
” Jadi sama.sekali tidak ada larangan rapat-rapat di Hotel ” tegasnya.
Melalui media,Kapuspen berharap agar masyarakat dapat menyaring informasi yang benar dengan cara melihat sumber berita dan konfirmasi terlebih dahulu akan kebenaran informasi tersebut,hal ini penting karena masyarakat harus mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap.***
Sumber :Kapuspen Kemendagri
Bahtiar Baharuddin.
