Palu,portalsulawesi.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dengan Tujuan tertentu serta kinerja pada enam pemerintah daerah di propinsi Sulawesi tengah,sejumlah temuan BPK Di rilis kepublik sebagai bentuk transparansi Kinerja BPK RI kepada masyarakat.
Ada enam entitas yang diserahkan BPK Perwakilan Sulawesi tengah diantaranya kinerja atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP dalam rangka perwujudan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada pemerintahan kabupaten poso,kinerja atas pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan JKN tahun 2017 dan semester I 2018 pada pemerintahan kabupaten Buol dan istansi terkait di kabupaten Buol.
Selanjutnya,BPK RI perwakilan sulawesi tengah melakukan pemeriksaan kinerja efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada pemerintah kabupaten Morowali dan Kinerja atas efektifitas pembinaan pengolaan Dana Desa dan Alokasi dana desa pada pemerintahan Kabupaten Morowali utara pada tahun Anggaran tahun anggaran 2015 sampai semester I tahun anggaran 2018.
Kemudian,pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK RI pada kabupaten Tojo Unauna dan kabupaten Tolitoli menyoroti belanja modal infrastruktur tahun Anggaran 2017-2018.
Dalam catatan BPK RI perwakilan Sulteng,kabupaten Poso mendapat catatan kurang efektif dalam pengelolaan dana BOS dan PIP,sementara Kabupaten Buol diganjar predikat kurang efektif dalam melakukan pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan JKN tahun 2017 hingga semester I tahun 2018.
Sementara Kabupaten Morowali dan Morowali Utara dianggap belum maksimal dalam kinerja dan efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015 hingga 2018.
Dalam catatan BPK, ditemukan kekurangan Volume dipekerjaan fisik ,selisih volume serta ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan dan kontrak seperti pada kabupaten Tojo Unauna pada tahun Anggaran 2017-2018,pengenaan denda pada keterlambatan penyelesaian kontrak pada empat OPD ,juga kekurangan pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas tiga paket pekerjaan pada dua OPD tahun 2017-2018.
Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dihadiri sejumlah pejabat teras dari Pemerintah daerah diantaranya Bupati Poso Darmin Sigilipu,Bupati Buol dr.Rudi arifin Rauf ,Wakil Bupati Tolitoli, Hi.Abdul Rahman Hi.Budding serta Wakil Bupati Morowali DR.Najamuddin M.Pd.
Selain itu,sejumlah Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Inspektorat dari ke enam Kabupaten tersebut menghadiri acara yang dihelat BPK RI perwakilan sulteng di Kantornya Jalan Moh.Yamin Kota Palu,Jumad (11/01/2019).
Plt. Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah ,Arif Arkanuddin berharap para kepala daerah yang menerima LHP PDTT tahun 2019 pada triwulan awal ini dapat bekerja sama untuk menindak lanjuti rekomendasi BPK Sulawesi Tengah tersebut,paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
“Mohon kerjasamanya agar segera menindak lanjuti temuan tersebut,segera lakukan perbaikan maksimal 60 hari sejak di umumkan” ujarnya dalam pidato singkatnya di acara tersebut.
Pada Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara,mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan,selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.***
Penulis : Heru
