Jakarta,portalsulawesi.id– Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan akan menunggu perkembangan pemeriksaan kepolisian terkait dugaan Intimidasi dan Pengeroyokan Anggota Panwaslu Kecamatan Banawa yang dilakukan Bupati Donggala dan ajudannya di Dusun Kaluti Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala,Minggu (23/12/2018).
Kapuspen Kemendagri,DR Bahtiar Baharuddin kepada Portalsulawesi mengatakan akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah dalam menyikapi permasalahan ini,pihaknya menunggu hasil pemeriksaan pihak terkait baik itu Bawaslu RI maupun Kepolisian.
“Menunggu laporan perkembangan dari gubernur,akan mengambil sikap setelah ada hasil dari kepolisian dan lembaga terkait ” ujarnya saat dimintai tanggapannya dijakarta,kamis (27/12/2018).
Kapuspen Kemendagri juga berharap ada upaya lain yang ditempuh Bupati Donggala Kasman Lassa selaku Terlapor untuk menemui Korban penganiayaan untuk meminta maaf dan berdamai, “kami berharap bupati mau berbesar hati meminta maaf jika telah keliru bersikap” harapnya.
Menurut Kapuspen Kemendagri,seorang pejabat negara wajib mengontrol prilaku dan etika dihadapan publik,pejabat negara adalah cermin pemerintahan di daerah.
“Seorang pejabat publik seperti seorang bupati harusnya menjaga etika dan prilaku,jangan memperlihatkan tindakan tidak terpuji apalagi sampai melakukan pengeroyokan,ini pidana umum” katanya.
Secara kelembagaan,Kementrian dalam negeri akan menunggu keputusan final dari kepolisian daerah sulawesi tengah untuk selanjutnya akan memutuskan tindakan yang akan di ambil.”Kami mempersilahkan polisi mengusut tuntas kasus ini,kami menunggu hasilnya untuk mengambil keputusan” tegasnya.
Kementrian Dalam Negeri melalui Kapuspennya DR Bahtiar Baharuddin berharap pejabat negara didaerah wajib menjaga etika dan prilaku dalam menjalankan roda pemerintahan,dan jelang Pemilihan umum diharapkan semua fihak menjaga keamanan dan ketertiban demi pemilu damai 2019.***
Penulis : Heru
