Jakarta, portalsulawesi.id- Nasib Aparatur Sipil Negara (ASN)yang Telah terbukti Terlibat Kasus pidana Korupsi dan telah Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) Akhir Desember tahun ini akan di berhentikan dengan Tidak Hormat alias di pecat.
Semua Haknya dan gajinya Juga sebagai Aparatur Sipil Negara akan dicabut ,hal ini merupakan tindak lanjut dari Rapat koordinasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dalam pembenahan tata kelola Aparatur Sipil Negara pekan lalu.
Baca: KPK Bersinergi dengan BKN,Kemendagri dan PAN-RB terkait Komitmen Benahi Tata Kelola ASN
Koordinasi ini bertujuan menindaklanjuti temuan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kejahatan jabatan (tindak pidana korupsi) yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap, namun masih menduduki jabatannya.
Kondisi ini menunjukan tidak optimalnya pemberantasan korupsi karena upaya penegakan hukum yang sudah berjalan tidak menimbulkan efek jera.
“Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian administratif dan pelanggaran undang-undang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Konferensi Pers bersama yang digelar Selasa lalu, 4 September 2018 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,seperti yang dilansir di situs resmi KPK.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan persoalan aparatur sipil negara (ASN/PNS) terpidana kasus korupsi, tetapi masih menerima gaji karena masih berstatus pegawai akan selesai pada akhir tahun ini. Mereka akan diberhentikan dan tidak lagi mendapatkan gaji.
“Paling lambat Desember sudah selesai,” kata Tjahjo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (13/9).seperti yang dilansir oleh CNN.indonesia.com
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut sekitar 2.674 pegawai negeri sipil (PNS) terbukti korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, baru sekitar 317 PNS yang dipecat, sementara sisanya masih terdata aktif bekerja.
Hari ini, kata Tjahjo, akan dilakukan rapat bersama membahas lebih rinci soal ASN korupsi dan sudah divonis, tetapi masih berstatus sebagai ASN.
“Hari ini kami akan rapat dengan KPK dan Pak Menpan-RB dan KASN untuk cari dengan detil 2.357 ASN yang (datanya) kemarin ditemukan KPK,” kata Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo akan membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melacak data ASN tersebut.
“Supaya mereka tahu di daerahnya ada sekian orang, siapa namanya, jabatannya apa,” kata Tjahjo.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut ribuan ASN terlibat korupsi dan kasusnya sudah dijatuhkan vonis oleh hakim, masih berstatus pegawai.
“Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” kata Bima dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 4 September lalu.
Menurut Bima merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti korupsi itu, namun masih belum dipecat.
“Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah agar PNS yang terbukti korupsi dan berkekuatan hukum tetap agar dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut Agus, pejabat pembina kepegawaian harus menindaklanjuti setiap putusan pengadilan yang telah inkracht itu.
Agus menyebut dasar hukum agar pejabat pembina kepegawaian langsung memecat PNS yang terbukti korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
“Jadi kepada pejabat itu (yang terbukti korupsi) bisa dikenakan sanksi yang sama, yang dikenakan kepada pejabat yang mestinya diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Agus.
Dihimpun dari berbagai sumber,dari 2.357 Aparatur Sipil Negara yang terlibat Kasus Pidana Korupsi yang Telah diputus oleh Pengadilan, di Sulawesi Tengah tercatat 56 orang ASN dan tersebar di tingkat Propinsi 12 Orang dan 44 orang Lainnya di Kabupaten /Kota di lingkup pemerintah daerah.***
Sumber : CCN.Indonesia dan situs resmi KPK
Penulis /editor : Zoelfitrah
