Malang,portalsulawesi.id-Pasca Penahanan 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang Resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi,Pemerintah Kota Malang menghadapi berbagai Persoalan dalam Hal membahas Perubahan APBD dan APBD 2019.
Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBN-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan KPK. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, KPK sudah menetapkan 19 tersangka anggota DPRD Kota Malang.
“Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” papar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Senin (3/9/2018)silam.
Akibat Penetapan dan Penahanan Para Anggota Legislatif tersebut oleh KPK, Sejumlah agenda penting yang harus segera dibahas dan ditetapkan gagal terlaksana. Di antaranya pembahasan P-APBD Kota Malang sebagai tindak lanjut pembangunan di Kota Malang di sisa tahun 2018.
Selain itu juga pembahasan APBD Kota Malang untuk tahun anggaran 2019 dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2013 – 2018.
Dengan Hanya Tersisa Lima orang Anggota DPRD Kota malang,Pelantikan Walikota Malang yang di Agendakan Dilaksanakan Pada Tanggal 22 September 2018 terancam Gagal,Plt Walikota Malang Yang Juga Walikota Malang Terpilih ,Sutiaji berharap Diskresi atau Terobosan hukum menjadi satu satunya Jalan Keluar agar Roda Pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan.
“Tidak ada kata lain selain diskresi,” kata Sutiaji di Balai Kota Malang, seperti yang dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/9/2018). Ia menjelaskan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otoda) Kemendagri berencana datang ke Kota Malang untuk membahas Kota Malang yang kehilangan sebagian besar anggota dewannya.***
disadur dari berbagai Sumber :
***Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ini Agenda DPRD Kota Malang yang Tertunda Pascapenangkapan 41 Anggota Dewan”,
