Palu,portalsulawesi.id– Kepolisian Republik Indonesia Melalui Telegram Rahasia Yang dikeluarkan Pada Hari Minggu,8 April 2018 Membuat Publik disulteng Bertanya tanya,Pasalnya Dari Tiga Kapolda Yang Mendapat Giliran Mutasi terdapat Nama Kapolda Sulteng ,Brigjen I Ketut Argawa.
Dalam Telegram Rahasia Kapolri yang dikeluarkan Minggu 8 April 2018, Brigjen I Ketut Argawa dimutasi menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
Padahal,Brigjen Pol I Ketut Argawa Baru Menjabat Empat Bulan Sebagai Kapolda Sulteng Menggantikan Irjen Pol Rudi Sufahriadi yang saat Ini Menjabat sebagai Kakorps Brimob Polri.
Telegram Rahasia dengan nomor ST/964/IV/KKEP/2018, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengangkat Brigjen Pol Ermi Widyatno sebagai Kapolda Sulteng. Brigjen Pol. Ermi sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.
Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Heri Murwono yang dikonfirmasi terkait pergantian Kapolda Sulteng Mengatakan Mutasi Pejabat di Lingkup Kepolisian Adalah hal Yang Wajar,sebuah Penyegaran Buat Personil Polri.
“Mutasi ini adalah hal yang wajar di tubuh Polri. Mau singkat atau panjang jabatan, itu hal biasa buat kami. Ini penyegaran,” kata Heri, Minggu (04/04/2018),Seperti Yang dikutip dari Kompas.com.
Sebelumnya,Kapolri Jendral Tito Karnavian Juga Memutasi Kapolres Banggai Pasca Insiden Pembubaran Paksa massa Saat Proses Eksekusi Lahan Tanjung sari Jilid II di Luwuk,Telegram Rahasia bernomor St/683/III/2018 Tertanggal 24 Maret 2018 Memutasikan AKBP Heru Pramukarno S.I.K dari Jabatan Kapolres Banggai Ke Baharkam Mabes Polri.
“Saya dapat informasi dari As SDM, kapolresnya dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut di Paminal dan Propam,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di Jakarta, Sabtu (24/3) Kala itu.
Pencopotan itu karena diduga ada pelanggaran yang dilakukan jajaran Polres Banggai dalam mengamankan upaya pembebasan lahan seluas 20 hektare di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, pada Senin (19/3). “Karena ada indikasi pelanggaran, tidak sesuai prosedur,” katanya.
Dia menambahkan, bila massa yang menghalangi jalannya eksekusi pembebasan lahan adalah para perempuan, maka yang harus diterjunkan adalah para polwan, bukan para polisi laki-laki. Selain itu, untuk membubarkan massa tersebut ada prosedur standarnya, yakni langkah pertama negosiasi.
Bila negosiasi tidak mencapai kata sepakat maka dilakukan pendekatan secara humanis. “Setelah itu dilakukan dan tidak berhasil, tidak boleh langsung gunakan tembakan gas air mata,” katanya. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif atas kasus itu, Propam Polri juga telah meminta keterangan Kapolda Sulteng.***
Penulis/Editor : Heru
