PARIGI MOUTONG, Portalsulawesi. Com – Nasip pegawai honorer K2 sebanyak 579 orang yang sudah bekerja lebih dari enam tahun di Kabupaten Parigi Moutong ternyata belum mendapat sinyal kejelasan dari pemerintah daerah selama ini. Perwakilan dari honorer hampir setiap bulan terus mendatangi kantor wakil rakyat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi untuk mendengar aspirasi tersebut, namun usaha pekerja honorer ini belum juga menerima nasib baik sebagaimana yang dirasakan oleh kawan terdahulunya dari kategori satu (K-1).
Atas ‘ketidak jelasan’ inilah membuat para honorer tersebut secara bersemangat melakukan unjuk rasa damai di Kantor Wakil Rakyat Senin (05/03) yang dipimpin Abd. Rahman. Mereka (Pegawai honorer) tersebut menuntut tiga opsi kepihak pemerintah daerah, salah satunya yaitu mendesak kepala BKPSDM untuk segera berangkat ke-Menpan RB di Jakarta sebagaimana yang disampaikan perwakilan honorer ini.
dilansir dari bidiknasional.com , pertemuan antara perwakilan honorer dengan Bupati bersama jajarannya atas mediasi anggota DPRD Parigi Moutong dikawal anggota Kepolisian Polres Parimo yang berlangsung aman kondusif selama di Gedung Dewan.
Perwakilan DPRD yang dipimpin Ketua Komisi I Husen Mardjengi didampingi Sugeng Salilama dan Sukiman Tahir mengajak pihak perwakilan honorer ini melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dipimpin Pjs Bupati H.Muhammad Nasir MSi bersama Sekda H Ardi Kadir MM dan Kepala BKD Mawardin MSi yang berlangsung diruang Aspirasi Kantor DPRD Parigi Moutong (Parimo).
Pjs Bupati Parigi Moutong H.Muhammad Nasir M.Si mengatakan, apa yang dituntut pihak pegawai honorer saat ini tetap menjadi prioritas utama. “Kami sesegera mungkin akan membawa aspirasi para honorer ini di Kementerian PAN-RB dijakarta dalam waktu dekat” urai H.Muhammad Nasir M.Si didepan perwakilan honorer K2 ini.
Sementara, Kepala BKD Kabupaten Parigi Moutong, Mawardin M.Si menyatakan, bahwa apa yang menjadi tuntutan K2 akan ditindaklanjuti. Yang jelas pemerintah daerah tetap akan mengakomodir apa tuntutan pegawai honorer. Tapi yang mesti diprioritaskan adalah para pegawai honorer yang memiliki ijazah S1. Sementara untuk pegawai honorer hanya memiliki ijazah SMA, kemungkinan belum mendapat respon dari Kemenpan-RB.
“Desakan agar usulan terakhir yang dibawah oleh komisi satu untuk ditindak lanjuti ini tetap menjadi prioritas, namun karena masih terkendala dengan pendanaan belum lama ini sehingga masih terhenti” ujar Mawardin M.Si .
Demikian halnya pernyataan Sekda H Ardi Kadir MM dihadapan honorer K2. menurutnya, Pemkab terus peduli dengan tuntutan ini. “Masalah permintaan tentu pak Bupati akan berangkat ke Jakarta dan langsung mengurusnya. Insya Allah jawaban itu segera kita ketahui” tutup H Ardi Kadir MM mantan Kadisdik ini.***
REDAKTUR : NILAWATI
