Jakarta,portalsulawesi.id– Lembaga Anti Rasuah ,KPK resmi mengumumkan ke Publik penetapan Status Tersangka Kepada Gubernur Jambi,Zumi Zola , Tersangka ZZ yang Juga mantan Artis tersebut ditetapkan sebagai tersangka Kasus Penyuapan Pengesahan APBD Propinsi jambi tahun Anggaran 2018 serta Gratifikasi Proyek Proyek di Lingkup Pemprov Jambi.
“Menetapkan ZZ sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.
Basaria menuturkan penetapan tersangka terhadap Zumi Zola dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari kasus suap proses pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018, yang lebih dulu menjerat empat orang menjadi tersangka.
Plt Kadis PUPR Jambi,Arfan turut ditetapkan sebagai tersangka dalam Perkara yang berawal dari Pengembangan kasus operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Atas perbuatannya, Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya,Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi. Keempat tersangka itu yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menerima surat pencegahan Gubernur Jambi Zumi Zola dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat pencegahan itu diterima Ditjen Imigrasi pertanggal 25 Januari 2018.
“Tanggal 25 Januari 2018 Ditjenim telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Zulmi Zola Zulkifli pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021,” kata Humas Ditjenim, Agung Sampurno, seperti dilansir dari laman.nasional.com
Menurut Agung, alasan KPK mencegah Zumi karena keterangannya dibutuhkan dalam proses penyidikan baru kasus dugaan korupsi menerima hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. “Periode pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan,” pungkas Agung.***
Sumber :Nasional.com
