PALU,Portalsulawesi. Com– Sampai saat ini, masyarakat di 16 desa di Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan masih mengalami krisis air bersih. Pasalnya proyek pengadaan air bersih yang menelan anggaran sebesar 2,8 Miliar yang bersumber dari APBD-P 2017 Pemprov Sulteng, belum ada asas manfaatnya untuk masyarakat.
Dan inilah yang menjadi topic pembahasan utama bagi komisi III DPRD Sulteng sehingga menggelar rapat pertemuan dengan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan beserta dinas/instansi terkait pelayanan infrastruktur berupa jalan dan penyediaan air bersih didaerah Kabupaten Banggai kepulauan (Bangkep).
Rapat berlangsung Selasa (23/1/2018), di ruang Baruga Kantor DPRD Sulteng. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zulfakar, didampingi sejumlah anggota komisi III diantaranya ada Bayu Alexander Montang,SH, Nazer, Moh.Maskur dan H.Nasser Djibran. Dalam rapat tersebut juga menghadirkan pihak dinas cipta karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulteng, yang diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada tim DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terkait penyediaan layanan air bersih di daerah Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam keterangannya, Muh Rizal Arwi, Ketua DPRD Banggai Kepulauan menyampaikan dua tuntutannya yang merupakan aspirasi masyarakatnya terutama masalah penyediaan layanan air bersih yang sampai saat ini masih menuai masalah dan butuh keseriusan pihak dinas terkait dalam menindaklanjuti proyek penyediaan air bersih di Kecamatan Bulagi Selatan yang merupakan proyek APBN-P tahun 2017 dengan anggaran sebesar 2,8 Miliar.
“Secara fisik proyek ini memang sudah selesai tetapi sampai saat ini airnya belum mengalir ke rumah-rumah penduduk. Jangankan berharap untuk itu, kami sudah meninjau langsung sampai ke bak penampungan atau reservoarnya, disana tidak ada air sama sekali. Kasihan masyarakat kami kekeringan yang hanya berharap air hujan dipakai untuk mandi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Rizal, yang sangat kecewa atas pengerjaan proyek pengadaan air bersih yang sampai saat ini tidak memberikan asas manfaatnya untuk masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dari daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, pihaknya sangat berharap agar proyek air bersih ini bisa termanfaatkan dan keberadaannya bisa dirasakan oleh masyarakat mengingat daerah kecamatan Bulagi Selatan dengan 16 desa ini mengalami krisis air bersih.
“Saya minta ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah provinsi melalui dinas terkait, untuk lebih memperhatikan tindak lanjut dari penyelesaian proyek tersebut, karena sampai saat ini masyarakat kami belum bisa menikmati air bersih secara layak pasca pengerjaan proyek pengadaan air bersih yang menelan anggaran senilai 2,8 miliar ini,” pungkas Rizal lagi sembari menambahkan bahwasanya sebelumnya itu, masyarakat Bulagi Selatan sudah menikmati air bersih dari sumber yang sama, meskipun tidak selancar yang diharapkan. Dibanding kondisi sekarang, malah makin parah dan justru makin tidak ada airnya.
Menanggapi hal itu, Bayu Alexander Montang,SH dari komisi II DPRD Sulteng awalnya sangat kecewa terhadap pihak kontraktor yang memenangkan tender tersebut. Namun karena ada kebijakan dari dinas yang mengtakan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam proses pemeliharaan dan belum penyerahan ke pihak kabupaten. Sehingga ada tenggang waktu untuk menindaklanjutinya oleh pihak kontraktor karena mengingat waktu penyerahannya akan dilaksanakan pada Februari 2018.
“Saya harap ini bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor tepat waktu sesuai batasan waktu yang diberikan. Jadi kami tunggu informasinya, Februari bahwa proyek air bersih di Kecamataan Bulagi sudah bisa difungsikan secara optimal,” tandas Bayu Alexander Montang yang mendapat dukungan dari beberapa rekannya di komisi III dari dapil Banggai Kepulauan.
Menyorot soal jalan yang menjadi kewenangan provinsi, Rizal juga mengharapkan peran serta dukungan dari komisi III DPRD Sulteng. Karena ada sekitar 30 km jalan provinsi di Banggai Kepulauan yang kondisinya rusak parah. “kami harapkan agar ini bisa diperjuangkan minimal pengusulan untuk perbaikan jalan di wilayah kami ini, sudah bisa diprogramkan di APBD 2019,” harapnya.***
REDAKTUR : NILAWATI
