Donggala, portalsulawesi.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masykur geram terhadap ulah dua perusahaan kelapa sawit di perbatasan Sulteng-Sulbar. Dua PT dimaksud itu adalah PT Mamuang dan PT. Pasangkayu.
Pasalnya program Presiden Jokowidodo listrik masuk desa dihalangi oleh dua PT itu, lantaran tiang listrik menuju ke Kecamatan Rio Pakava melintasi perkebunan kelapa sawit tidak boleh ditebang.
“Itu perusahaan masih Indonesia atau Belanda, wataknya kok kayak penjajah saja. Masa listrik untuk rakyat dihalang-halangi,” kesal Masykur Jumat (15/9/2017).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini memprotes keras pihak PT. Pasangkayu dan PT Mamuang yang sampai hari ini tidak memiliki etikad baik dalam mendukung listrik untuk masyarakat di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.
PLN Cabang Palu sedianya sudah akan meresmikan listrik menerangi Kecamatan Rio Pakava di tahun ini, namun masih terhambat dengan jaringan listrik yang melewati areal perkebunan kelapa sawit PT. Pasangkayu.
“Masih ada sekitar 100 pohon kelapa sawit yang harusnya ditebang agar tidak mengganggu pemasangan jaringan instalasi listrik,” tegas Politisi kritis ini.
Namun hingga kini program pemeritah RI dalam hal ini Jokowidodo tetap saja dihalangi oleh dua PT itu.
Padahal PT PLN Cabang Palu sudah melakukan langkah langkah dengan berkoodinasi dengan pemerintah daerah dan manajemen perusahaan. Tapi tetap saja permintaan “dicueki” oleh ke dua perusahaan tersebut.
“Saya tidak habis pikir. Perusahaan ini maunya apa sih?. Diminta merelakan beberapa pohon kelapanya ditebang demi untuk kepentingan masyarakat luas tapi tetap saja menolak,” ujarnya marah.
Reporter: Situr Wijaya
