Jakarta,portalsulawesi.id- Kematian wartawan Muhammad Yusuf (42), di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru, Kalsel, Minggu (10/6) Menarik Keprihatinan berbagai Fihak,Persatuan wartawan Indonesia (PWI) melalui Pelaksana Tugas Ketua Umumnya Sasongko Tedjo membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menggali lebih jauh kejadian sebenarnya di balik kematian Yusuf. wartawan Kemajuan Rakyat dan Berantas News,
Tim yang akan dipimpin langsung Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang itu juga akan mencermati terus perkembangan kasus kematian Muhammad di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merespon cepat kematian almarhum Muhammad Yusuf (42). Wartawan Kemajuan Rakyat yang meninggal pada 10 Juni lalu. Muhammad Yusuf tewas setelah sempat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Dari rilis yang diterima redaksi (14/6), malam. Sebelumnya Plt Ketua Umum PWI Pusat, Sasongko Tedjo membentuk Tim Pencari Fakta (TPF), yang diketuai oleh Ilham Bintang yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Selain Ilham Bintang, TPF PWI Pusat diisi sejumlah nama lain seperti, Marah Sakti Siregar, Wakil Ketua dan Wina Armada Sukardi sebagai Sekretaris TPF.
Selanjutnya untuk anggota TPF PWI terdiri dari beberapa nama yaitu, Uni Lubis, Gusti Rusdi Effendi, Zainal Helmi, Agus Sudibyo, Firdaus Banten, dan Teguh Santosa.
TPF PWI mulai aktif betugas pada 22 Juni 2018 mendatang. Menurut rencana Tim Pencari Fakta PWI Pusat ini, akan membedah kembali karya jurnalistik serta kasus yang tengah didalami almarhum Muhammad Yusuf di Kalimantan Selatan.
Sebelumnya, almarhum Muhammad Yusuf dijebloskan ke penjara setelah menulis pemberitaannya terkait sengketa perebutan lahan di antara PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) dan warga Pulau Laut.
Tulisan almarhum Muhammad Yusuf, disebut bermuatan provokasi, tidak berimbang, dan menghasut yang merugikan MSAM.
Muhammad Yusuf dijerat Pasal 45A UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancamannya pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Terkait informasi bahwa penahanan Yusuf adalah atas rekomendasi Dewan Pers, disampaikan bahwa Dewan Pers tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berita Yusuf.
Disebutkan bahwa Dewan Pers terlibat dalam kasus ini setelah Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto mengirimkan surat permintaan keterangan ahli pada 28 Maret 2018.
Surat itu diikuti dengan kedatangan tiga penyidik Polres Kotabaru ke Dewan Pers pada 29 Maret 2018. Para penyidik itu meminta keterangan ahli dari Sabam Leo Batubara yang telah ditunjuk Dewan Pers untuk memberikan keterangan.
Penyidik meminta keterangan ahli atas dua berita dalam portal kemajuanrakyat.co.id edisi 5 Maret 2018 berjudul “Masyarakat Pulau Laut Tengah Keberatan Atas Tindakan PT MSAM Jonit PT Inhutani II dan berita media yang sama edisi 27 Maret 2018 berjudul “Masyarakat Pulau Laut Minta Bupati dan DPRD Kotabaru Mengusir Penjajah”.
Dalam keterangan yang dituangkan dalam BAP, Dewan Pers menilai kedua berita itu tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini. Selain itu narasumber tidak jelas dan tidak kredibel.
Kasus tersebut merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan permohonan maaf.***
Release : Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Editor : Heru
