Jakarta,portalsulawesi.id– Komisi Pemberantasan Korupsi Mulai Merilis Satu Persatu Nama Calon Kepala Daerah Yang sudah di Naikkan Statusnya dari Penyelidikan ke Penyidikan menjadi Tersangka , Calon Gubernur Maluku Utara Yang Juga mantan Bupati Dua Periode Kepulauan Sula ,Ahmad Hidayat Mus (AHM) Mendapat “Arisan Pertama “ yang namanya di Umumkan Lembaga Anti Rasuah sebagai Tersangka Dugaan Kasus Korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggaran 2009.
Hebohnya,Bukan Hanya Ahmad Hidayat Mus (AHM) yang dijadikan Tersangka, Adiknya Zainul Mus (ZM) yang Saat Ini Menjabat Bupati Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah ikut Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka II, keterlibatan Orang Nomor Satu Di Banggai Kepulauan Tersebut Saat Dirinya Menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2009-2014.
Di pilkada Bangkep Tahun 2017,Zainul Mus Berpasangan Dengan Rais D.Adam dan Meraih Suara terbanyak pada pesta demokrasi yang di Helat Pada 15 februari 2017 lalu, Keduanya di Dukung Partai Golkar .
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penetapan tersangka itu adalah hasil koordinasi KPK dengan Polri yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan kasus sebelumnya ketika AHM masih menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak picana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong.
“Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu AHM (Ahmad Hidayat Mus) Bupati Kepulauan Sula periode 2005 2010 dan ZM (Zainal Mus), Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009- 2014,” kata Saut di ruang konferensi pers Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/3/2018).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penetapan tersangka itu adalah hasil koordinasi KPK dengan Polri yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan kasus sebelumnya ketika AHM masih menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak picana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong.
Saut mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai kewenangan di Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Penyelenggara Negara, Penegak Hukum atau pihak lain yang terkait dengan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau penegak hukum tersebut.
“Setelah melakukan proses pengumpulan dan penelusuran informasi serta data dan membuka penyelidikan, setelah terpenuhi bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan,” Ungkap Saut.
Saut menyebutkan, apa yang dilakukan KPK saat ini adalah proses hukum yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan UU dan kecukupan bukti. Hal itu tertuang dalam proses penyelidikan sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
AHM dan ZM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Ada sekitar Rp 3,4 Milyar Dugaan Kerugian Negara yang ditemukan BPK dalam Kasus Bandara Bobong,semuanya berdasarkan Bukti SP2 D Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Sula “ papar Saut.
Sebelumnya, KPK menyatakan sudah hampir merampungkan proses penetapan tersangka 10 calon kepala daerah yang tersebar di sedikitnya lima wilayah. Semuanya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, penyidik KPK terus mengintensifkan proses penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dalam beberapa delik yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang sedang berlaga di Pilkada Serentak 2018.***
Reporter : Ade Jack
