Menyajikan Fakta Menyuarakan Nurani

ICW Soroti Pilkada 2018 Rawan Korupsi Pakai Dana Bansos dan Dana Desa

Ilustrasi Dana Desa (ist)

JAKARTA ,portalsulawesi.id – Pesta Demokrasi Serentak Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 berpotensi terjadinya berbagai Praktek pembegalan Uang Negara Oleh sekelompok Orang Untuk Kepentingan Pemenangan Salah Satu calon, yang Paling disoroti Oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah Calon yang merupakan Petahana atau Incumbent serta Dinasti Politik.

Pilkada serentak 2018 yang pelaksanaannya beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2019 bisa memunculkan praktik korupsi. Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pemerintah dan aparat hukum untuk meningkatkan pengawasan. Jangan sampai ada celah-celah anggaran yang berpotensi dikorupsi untuk kepentingan pilkada.

Donal fariz,Peneliti ICW (Ist)

Peneliti ICW Donal Fariz menyatakan, ada beberapa celah anggaran yang membuka lebar potensi korupsi. Salah satu di antaranya adalah dana untuk desa. Karena itu, Kementerian Keuangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus sigap melakukan antisipasi.

“Pemerintah harus mengawasi pencairan dana desa tahap II di daerah-daerah yang menggelar pilkada,’’ kata Donal.

Selain dana desa, belanja dana bantuan sosial (Bansos) dari pusat ke daerah rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik pilkada maupun pemilu. Apalagi, sebelum ramai-ramai pilkada, dana bansos kerap disalahgunakan di daerah

“Dana bansos pusat ke daerah ini harus diawasi, khususnya  daerah yang petahananya maju pilkada maupun daerah yang ada dinasti politik,’’ jelas Donal.

Potensi korupsi itu harus diantisipasi tidak hanya oleh pemerintah, aparat hukum, tetapi juga masyarakat. Sebab, tahapan pilkada dengan Pemilu Nasional 2019 berdekatan. Misalnya, waktu pencoblosan pilkada serentak pada 27 Juni dengan waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres hanya berselang 38 hari.

Karena itu, pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 merupakan momentum untuk menghidupkan mesin politik partai. Bagi partai politik, pilkada 2018 menjadi langkah untuk menakar seberapa kuat dan efektif mesin partai dijalankan menjelang pemilu presiden.

’’Hal inilah yang membuat potensi berbagai penyimpangan dan konflik berada pada titik klimaks,’’ kata Donal. ***

Sumber : Press Release ICW

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *