Palu Portalsulawesi. Com – Dalam rangka perbaikan kinerja baik itu di pemerintahan Kabupaten/Kota maupun di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan monitoring terhadap Kinerja atas efektivitas pemenuhan tugas dan fungsi aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kalan BPK Sulteng, Khabib Zainuri saat menyerahkan LHP Kinerja Pemda Provinsi Sulteng kepada Wakil Ketua DPRD Sulteng, Alimuddin Pa’da.(fhoto:nila)
Dan untuk kesempatan kali ini, Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah telah menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Kinerja kepada 6 Pemda yakni Pemda Provinsi Sulteng, Pemkab Donggala, Pemkab Toli-toli, Pemkab Tojo Una-una, Pemkab Banggai Laut dan Pemkot Palu. Penyerahan LHP berlangsung Jumat (5/1/2048), bertempat di Aula kantor BPK Sulteng.
Disetiap sesi penyerahan, LHP Kinerja diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Sulteng, Drs. Khabib Zainuri, yang tentunya sangat mengharapkan adanya perbaikan kinerja dari semua kabupaten/kota termasuk pemda provinsi Sulawesi Tengah, khususnya 6 pemda yang sudah menerima LHP BPK. “Tugas kami hanya sebatas memberikan penilaian atas kinerja Pemda baik itu provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota, namun kami harapkan adanya evaluasi kinerja dalam menindaklanjuti LHP BPK,sesuai rekomendasi yang diberikan dalam LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah LHP kinerja ini diterima oleh masing-masing pemda. Karena keberhasilan BPK terletak bagaimana rekomendasi ini untuk dapat segera ditindaklanjuti. Namun dalam hal ini BPK tidak punya kewenangan untuk memberikan saksi,” ujar Khabib Zainuri saat melakukan press confrence di ruang rapat lantai II kantor BPK Sulteng.
Asri, Sekretaris Kota Palu saat menerima LHP Kinerja BPK yang diserahkan oleh Kalan BPK Sulteng, Khabib Zainuri.(fhoto:nila)
Berdasarkan LHP BPK Sulteng, terdapat 4 poin yang menjadi temuan BPK atas ketidakefektivitasnya kinerja Pemda Kabupaten/Kota termasuk Pemda Provinsi Sulteng yaitu masih lemahnya kinerja Pemprov Sulteng dan Pemkab Donggala terhadap masalah pemenuhan dan distribusi guru dan tenaga pendidik sejak TA. 2015 hingga 2017 khususnya pada Semester I. Sementara masalah lainnya yaitu tidak efektifnya dalam pengelolaan obat pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Tojo Una-una pada semester I TA 2016-2017. Sementara itu, atas temuan pihak BPK juga menilai bahwa kinerja Pemda Kabupaten Toli-toli masih sangat lemah dalam pengelolaan aset tetap khususnya pada semester I TA 2016-2017. Sedangkan Kinerja Pemda Kota Palu juga masih sangat lemah pada pengelolaan transportasi umum dalam kota.
Atas penilaian BPK ini, diharapkan kepada seluruh Pimpinan daerah dalam hal ini, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan perbaikan sistem kinerja aparaturnya dalam rangka memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah dimasing-masing kabupaten sehingga dapat tercipta sistem pemerintahan yang clean dan good governance. ***
REDAKTUR :NILAWATI
