Jakarta, portalsulawesi.id – Isu pembangungan Apartemen untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) terus disuarakan oleh pimpinan maupun para anggota DPR lain.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI Novita Wijayanti, dengan tegas menolak rencana pembangunan Apartemen tersebut.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu menilai, publik di negeri ini masih dirisaukan dengan kasus e-KTP yang menyeret sejumlah anggota DPR dan ketua DPR.
“Gerindra menolak pembangunan Apertemen DPR-RI,” Novita kepada media ini Minggu (20/8/2017).
Selain itu, tidak ada jaminan pembangunan apartemen anggota DPR nantinya akan menjadi ladang korupsi baru.
Ia menilai usulan pembangunan apartemen bagi anggota DPR karena tidak berdasarkan kebutuhan yang mendesak tapi berorientasi pada proyek belaka.
“Kasus e-KTP masih jauh dari tuntas, ini sudah ada rencana proyek yang potensial menjadi bancakan korupsi berjamaah,” katanya.
Tak hanya itu, Novita menilai, kinerja DPR hingga sejauh ini masih belum memuaskan.
“Terlebih, asanya adanya Pansus Angket KPK yang tujuannya ingin memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi,” tutup Novita.
Reporter: Widjaja
