Palu,Portalsulawesi.Id- Sudah tujuh bulan sejak permohonan perhitungan kerugian Negara (PKKN) yang diajukan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulteng terhadap dugaan kerugian Negara akibat tindak pidana Korupsi senilai Rp.56 Miliar di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah tahun 2020 belum mendapatkan titik terang, instansi berwenang yang menangani audit ini terkesan bekerja lamban.
Adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima ajuan permohonan perhitungan kerugian Negara oleh Kejaksaan Tinggi Sulteng , perhitungan yang dimaksud adalah perhitungan kerugian Negara terhadap adanya penggunaan dana Hibah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Proipinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp.56 Milyar rupiah.
Hal ini disampaikan oleh Kajati Sulteng, Agus Salim SH,MH melalui Pelaksana harian (Plh) Kasipenkum Kejati Sulteng ,Abdul Haris Kiay.
“Sejak diajukan permohonan PKKN sekitar Maret ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulteng oleh penyidik belum ada hasil audit,” ungkap Pelaksana harian (Plh) Kasipenkum Kejati Sulteng ,Abdul Haris Kiay,di Palu Senin (02/10/2023).
Abdul Haris menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui persis apa yang menjadi kendala sehingga PKKN belum ada hasilnya ,padahal pengajuan perhitungan kerugian Negara ke BPKP telah melangkapi dokumen yang diperlukan dalam proses ini.
“ segala dokumen-dokumen dibutuhkan ,yang diminta oleh BPKP sudah dipenuhi oleh penyidik “ ungkap Abdul Haris.
Ia juga belum mengetahui seperti apa dan butuh waktu berapa lama sesuai standar operasional BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara.
“Kami mendengar BPKP meminta perpanjangan waktu lagi untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan. Negara ,”pungkasnya,
Saat ini, dugaan korupsi Bawaslu Sulteng masih dalam proses perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulteng.
Meski hasil perhitungan kerugian negara belum ada, namun dari Bawaslu Sulteng sudah ada yang mengembalikan Rp200 juta dengan cara dicicil.
Pengembalian uang tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam penanganan Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah dari pemerintah yang dikelola oleh Bawaslu Sulteng tahun 2022, setidaknya ada 30 orang saksi telah dimintai keterangannya . Mereka diperiksa terkait dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulteng ke Bawaslu Sulteng dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 sebesar Rp56 miliar.
Pihak tim kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan dan menyita beberapa dokumen berkaitan dengan perkara tersebut di beberapa satuan kerja (Satker) baik di Bawaslu Sulteng maupun Bawaslu Kabupaten.
Sejumlah kantor Bawaslu di Kabupaten di Sulteng telah dilakukan penggeledahan diantaranya Kantor Bawaslu Sulteng 23 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Donggala 28 Februari 2023, Bawaslu Parigi Mautong 1 Maret 2023 dan Bawaslu Banggai Kepulauan 13 Maret 2023.
“leletnya “ kerja BPKP Perwakilan Sulteng terhadap audit dugaan kerugian Negara pada pengelolaan dana hibah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng tahun 2022 menjadi catatan hitam bagi lembaga Auditor Negara yang terkesan setengah hati melakukan audit.***
Pewarta : Heru
