Palu,Portalsulawesi.Id- Langkah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam penegakan hukum diwilayahnya menjadi sorotan sejumlah kalangan, sejumlah kasus besar yang ditangani korps Bhayangkara di bumi Tadulako dinilai terkesan “tebang pilih”.
Hal ini disampaikan penggiat sosial dari Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) yang konsen mengawal kasus kasus besar di Sulteng ,Harsono Bereki . Lelaki berjanggut lebat ini menyoroti kinerja kepolisian terhadap banyaknya kasus besar yang telah diketahui publik tanpa jelas akhir penanganannya,bahkan terkesan selesai tanpa ending yang jelas.
Kepada Portalsulawesi, Harsono melihat kinerja Polda Sulteng dalam penanganan kasus tertentu terkesan tebang pilih, bahkan banyak kasus yang ditangani mandek bahkan di hentikan penanganannya.
“Polda Sulteng dalam penanganan kasus harus professional, transparan dan serius,bukan sekedar periksa orang terus tidak jelas akhirnya “ ujar Harsono , Rabu (25/01/2023).
Menurutnya, KRAK telah berulang kali mengingatkan kepolisian dalam menangani sebuah kasus untuk bersikap transparan dan menunjukkan keseriusan agar masyarakat dapat mempercayai kinerja polisi.
“Polri harus berani transparan dan tegas dalam menangani kasus,baik itu kasus korupsi atau kasus pidana lainnya , jangan Cuma baku gertak le “ kata coordinator KRAK ini.
Dirinya memberi contoh penanganan kasus oleh Polda Sulteng yang terkesan “tebang pilih “, kasus yang dimaksud adalah kasus OTT Gratifikasi penerimaan Casis Bintara Polri dimana pelaku hanya dihukum pidana penjara,Demosi dan tidak dipecat.
“kasus gratifikasi penerimaan casis Polri yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan dengan bukti uang Rp 4,4 Milyar hanya dihukum ringan tanpa pemecatan, ada apa ini ? “ sindirnya.
Terkait penanganan kasus dugaan korupsi Tehnologi Tepat Guna (TTG)dikabupaten Donggala tahun 2020, yang mana penyidik Polda Sulteng telah memeriksa banyak saksi dan juga Bupati Donggala serta sejumlah pejabat, Harsono secara tegas meminta Polri harus bekerja professional.
“KRAK mengapresiasi penyidik memeriksa Bupati Donggala ,Kasman Lassa , tetapi jangan Cuma memeriksa begitu tanpa penanganan lanjutan, karena kasus ini jangan para kades nanti yang dikorbankan untuk dijadikan tersangka “ katanya.
Khusus kasus TTG, Harsono meminta semua fihak yang diduga terlibat dan menerima manfaat dalam kasus ini untuk diproses hukum, jangan ada lagi tebang pilih dalam penanganannya.
“kasus TTG tahun 2020 ini sudah lama sekali ditangani polisi, sudah bolak balik kasus ini ditangani , jangan sampai kasus ini cuma dijadikan alat bargaining oleh oknum ,KRAK akan mengawal kasus ini hingga tuntas “ pungkasnya,
Apalagi kata Harsono, ada dugaan aliran uang ke sejumlah pejabat baik Bupati, oknum Polisi dan Oknum Jaksa agar kasus ini tidak menjadi produk hukum.
“itu Mardiana sudah buka bukaan siapa semua yang menerima aliran dana TTG itu, apalagi yang ditunggu Polisi, periksa dan ungkap siapa semua yang terlibat, tangkap dan penjarakan perompak uang Negara tersebut “ tegasnya.***
Pewarta : Heru
