Palu,Portalsulawesi.Id- Penyidik Subdit Tipikor Polda Sulteng telah memeriksa salah satu saksi kunci kasus dugaan korupsi Tehnologi Tepat Guna (TTG) dikabupaten Donggala tahun 2020 , Selasa (24/01/2023).
Adalah Hikma Lassa S.Sos , M.AP, Kadis Perindagkop Kabupaten Donggala dipanggil penyidik Tipikor Polda Sulteng keterkaitan dengan pendalaman kasus TTG yang menyeret sejumlah nama petinggi di kabupaten Donggala tersebut.
Hikma Lassa sebelumnya menjabat selaku Camat Banawa Selatan dan merupakan adik kandung dari Bupati Donggala ,Dr.Drs Kasman Lassa SH,MH.
Kehadiran Hikma Lassa untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi TTG tersebut disampaikan Kabidhumas Polda Sulteng melalui kasubdit Penmas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari kepada media ini, Rabu ( 25/01/2023).
Dalam keterangan tertulisnya, Sugeng menjelaskan bahwa kehadiran Hikma Lassa di Subdit Tipikor Polda Sulteng dalam rangka menjalani pemeriksaan. Kepadanya ,penyidik mencecar 27 pertanyaan dan dijawab semuanya oleh terperiksa.
“ Beliaunya hadir sendiri dan ada sebanyak 27 pertanyaan yang diajukan penyidik dan kesemuanya dapat dijawab oleh saksi “ ungkap Sugeng.
Masih menurut Sugeng, hingga saat ini Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 362 orang saksi diantaranya 116 Kades, 32 Camat, pihak pemda dan swasta.
Penyidik juga telah memeriksa pihak OPD di Pemkab Donggala diantaranya Dinas PMD, Inspektorat serta BPKAD.
Sementara itu,terkait Perhitungan Keuangan Negara, pihak Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng sudah menyurat ke BPK dan pihak BPK masih melakukan telaah dokumen.
Sejak kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, penyidik dari Ditrimsus Polda Sulteng belum menetapkan satupun tersangka dengan alasan belum adanya hasil audit kerugian keuangan Negara dalam kasus ini.
“walaupun perkaranya sudah dalam tahap penyidikan, tetapi belum ada yang ditetapkan tersangka karena masih menunggu kerugian keuangan Negara “ Jelas Sugeng.
Padahal,berdasarkan laporan BPK Perwakilan Sulteng tahun 2020, pengadaan peralatan TTG di Kabupaten Donggala tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara Rp. 4,1 Milyar.
Ketentuan yang dimaksud antara lain Kasi/Kaur Keuangan tidak menyusun dokumen persiapan pengadaan.
Tidak melakukan survey harga pasar, RAB disusun hanya berdasarkan informasi dari penyedia.
Menurut BPK, pengadaan alat TTG bertentangan dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomo 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
Apalagi ditemukan fakta bahwa pengadaan tidak masuk program prioritas dalam musyawarah desa, dan pengadaannya tidak diumumkan kepada masyarakat.
Kasus ini bermula dari instruksi disposisi yang dikeluarkan oleh bupati Kasman Lassa. Disposisi itu permintaan nota kesepahaman yang diajukan oleh CV. Mardiana Mandiri Pratama.
Sebelum ada pengadaan alat TTG, bupati Kasman Lassa menyurat kepada para Kades, Lurah, dan Camat untuk mengikuti pelatihan home industry di LPTTG Malindo, Masamba, Sulawesi Selatan.
Permintaan ikut pelatihan menindaklanjuti permintaan LPTTG Malindo ke Pemda Donggala. Diduga ada “surat sakti “ Bupati Donggala, Kasman Lassa terkait hal ini.
Maka berangkatlah utusan dari 120 desa ke LPTTG Malindo. Setiap desa itu 10 orang dengan anggaran 5 juta per orang dengan mempergunakan Dana Desa.
Usai pelatihan di LPTTG Malindo, Mardiana selaku Direktur PT MMP masuk melakukan sosialisasi tentang pengadaan alat TTG dan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para kepala desa atas disposisi Bupati Donggala, Kasman Lassa.
Menariknya, dalam kasus TTG ini juga bergulir rekap yang memuat nama pengambilan sejumlah dana di desa terkait proyek TTG dan Website Desa. ***
Pewarta : Adityawarman
