Menyajikan Fakta Menyuarakan Nurani

Kisruh Bagi Hasil Lahan Sawit, Lembaga Adat Persedat Kepung PN Tolitoli

Ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Peduli adat (Persedat) Kabupaten Tolitoli melakukan aksi protes di depan Pengadilan Negeri Tolitoli, Senin (16/11/2021). Aksi massa tersebut dipicu dari kisruh perusahaan PT Sonokeling Buana dengan Masyarakat yang ada disekitar areal perkebunan terkait bagi hasil dilahan Plasma sawit. (Foto:Sahar)

Tolitoli, Portalsulawesi.Id- Ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Peduli adat (Persedat) Kabupaten Tolitoli melakukan aksi protes di depan Pengadilan Negeri Tolitoli, Senin (16/11/2021). Aksi massa tersebut dipicu dari kisruh perusahaan PT Sonokeling Buana dengan Masyarakat yang ada disekitar areal perkebunan terkait bagi hasil dilahan Plasma sawit.

Dalam tuntutanya, Warga yang tergabung dalam lembaga Adat Persedat Kabupaten Tolitoli ini menuntut agar pihak perusahaan PT Sonokeling Buana agar dapat menepati janji kepada warga terkait komitmen Bagi Hasil yakni 40-60 , yang mana disepakati sebelumnya 40 persen hasil lahan Plasma menjadi Hak Petani dan 60 persen menjadi hak perusahaan.

“ lembaga adat pemuda peduli adat, ( PERPEDAT ) meminta  kepada pihak perusahaan PT Sonokeling Buana selaku pihak perusahaan dapat menepati janjinya kepada masyarakat tolitoli khususnya petani sawit plasma yang pernah di bicarakan ” Jelas korlap Moh Yahya kepada media usai lakukan Orasi di depan pengadilan Negeri Tolitoli.

Lanjut Yahya, Dalam tuntutannya  kepada pihak perusahaan agar pembagian hasil yang sudah di sepakati  antara pihak perusahaan dan masyarakat yaitu 40 – 60, dimana 40 itu untuk petani plasma dan 60 untuk pihak perusahaan, sementara dari pihak perusahaan belum merealisasi MoU yang  sudah di sepakati bersama.

“Padahal awal mulanya kesepakatan itu sudah pernah terjadi secara lisan , tapi secara tulisan memang di akuinya belum, dan secara aturan Perma itu ketika ada perusahaan datang dimana saja berada aturannya harus bekerja sama dengan Plasma, perusahaan dengan pemilik lahan siapa itu dalam hal ini kita sebagai masyarakat.” Terang Yahya .

Kuasa Hukum Lembaga Adat Perpedat, Fadli Anang SH,MH mengatakan pihaknya akan memperbaiki dan melengkapi beberapa hal yang terkait gugatan warga tersebut , Majelis Hakim meminta pihaknya untuk melengkapi lagi gugatan dan sidang kembali ditunda.

“ Hasil sidang pada hari ini di tunda lagi dimana majelis Hakim meminta kami untuk melengkapi lagi gugatan itu dan belum ada putusan kalah menang dalam kasus  ini.” Ungkap Fadli Anang

Masih menurut Kuasa Hukum Perpedat , pihaknya akan melengkapi Fositanya dengan melakukan singkronisasi dengan masyarakat adat Oyom.

“Jadi kami di minta untuk kembali melengkapi fositanya yang belum singkron dengan masyarakat Oyom, dan itu kami akan segera lengkapi dan satu minggu dari sekarang kita akan kembali lagi di pengadilan ini,” tutup Fadli Anang.

Ditempat terpisah, Kuasa Hukum dari Pihak Perusahaan PT Sonokeling Buana, Moh Sabrang, mengatakan, Putusan yang dilakukan Majelis Hakim itu sudah sesuai secara prosudur , dimana perkara ini tidak memenuhi syarat formil dikarenakan  perkara ini sudah tiga kali di ajukan, bagaimana perkara ini mau di adili kalau syarat formilnya tidak.terpenuhi,”  Terangnya.

Dijelaskan  Sabrang,  syarat formilnya adalah di dalam persidangan  semua ketua – ketua kelompok sudah di periksa , ada yang tidak memiliki kebun dan tidak mengetahui berapa jumlah anggotanya, sementara mereka mengangap dirinya sebagai ketua kelompok.

“Selanjutnya mereka di tunjuk sebagai ketua kelompok dari ketua adat, seharusnya ketua kelompok di tunjuk dari masyarakat bukan dari ketua adat, sehingga majelis hakim mengatakan ketua – ketua kelompok ini bertindak atas nama pribadi,  bukan atas nama kelompok,”  Tutup Moh Sabrang.***

Pewarta : Moh. Yusuf