Palu , Portalsulawesi.id- Langkah Kejaksaan Tinggi Sulteng untuk tidak menahan salah satu dari tiga tersangka kasus Korupsi Lahan Fiktif di Parigi Moutong dinilai berbagai fihak sebagai sebuah sikap yang tidak serius dalam mengungkap tuntas Kasus yang telah menjadi Pekerjaan rumah aparat penegak Hukum sejak tahun 2014- 2016.
Dalam perjalanan kasus ini , Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah secara resmi sudah menahan dua tersangka dugaan kasus korupsi lahan fiktif masing-masing RM dengan Surat perintah penahanan nomor : Print-06/P.2.5/Fd.1/07/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan tersangka AR di tahan berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor : Print-08/P.2.5/Fd.1/07/2021 tanggal 9 Juli 2021.
Sedangkan tersangka ZF , ASN yang saat ini menjabat selaku pejabat utama di Pemkab Parimo masih menghirup udara bebas walau telah menyandang status Tersangka.
ZF terlibat dalam pusaran Dugaan Korupsi lahan Fiktif ini saat menjabat selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum ( Kabag Pum) kabupaten Parimo ditahun tersebut.
Salah satu Forum masyarakat yang tergabung dalam Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi (AMPIBI) Parigi Moutong mendesak kepala Kejaksaan Tinggi untuk menjadikan atensi khusus terhadap desakan masyarakat terkait masih bebasnya ZF.
Melalui Kepala Bidang Advokasi dan Hukum pada AMPIBI Parimo, , Erdan Labanduna,S.H meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menaruh atensi atas desakan masyarakat untuk segera menahan satu tersangka yang masih berkeliaran ini.
“Kami berharap Kejaksaan Tinggi Sulteng bersikap adil terkait penahanan tersangka kasus lahan tersebut. Ini kemudian menimbulkan tanda tanya di ruang-ruang publik. Ada apa dengan Kejaksaan Tinggi, mengapa dua orang sudah di tahan sedang satu orang dibiarkan bebas berkeliaran seperti ini. Koq bisa ada previlege kepada tersangka ZF” Ungkap Erdan melalui siaran persnya yang diteruskan ke media massa.
Menurut Erdan, dari Informasi yang mereka miliki bahwa surat perintah penahanan untuk tersangka ZF adalah Nomor : Print-07/P.2.5/Fd.1/07/2021. Namun sudah hampir sebulan setelah dua orang tersangka di tahan, ZF tidak juga dilakukan Penahanan, Ia menduga ada kompromi dan lobby lobby yang sedang di bangun.
“Jangan salahkan kami atau masyarakat menilai bahwa ada persekongkolan yang terjadi antara ZF dan oknum-oknum Jaksa di Kejati Sulteng, karena Kejati sendiri tidak pernah menjelaskan kepada publik mengapa ZF itu tidak di tahan, apa sebabnya. Isu kompromi, persekongkolan ini adalah isu yang menyeruak di tengah2 masyarakat hari ini” Tandasnya
Ampibi malah mengultimatum Kejaksaan Tinggi Sulteng jika dalam waktu dekat ZF tidak segera di tahan mereka akan segera menyurati Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan.
“Untuk sementara terhadap kasus ZF kami akan segera menyurati Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan, kita pun akan surati Menpan RB biar kementerian atau pimpinan lembaga terkait tahu bagaimana model penanganan kasus-kasus korupsi yang sedang di tangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang punya angan meraih WBK/WBBM”
Senada dengan AMPIBI Parimo, Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng , Abdul Salam secara tegas melihat persoalan tidak ditahannya salah satu Tersangka pembebasan lahan Fiktif Parimo 2014-2016 adalah sebuah langkah mundur kejaksaan yang selalu berkomitmen menjadi panglima hukum dalam pemberantasan Korupsi.
Menurut KRAK, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng jangan hanya membangun pencitraan dalam setiap kesempatan , kinerja Kejati Sulteng semenjak di pimpin oleh Jacob Hendrik Pattypeilohy SH.MH belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Bahkan menurut KRAK, Kasus yang ditangani Kejati Sulteng saat ini adalah “Tunggakan Perkara “ yang ditinggalkan pejabat sebelumnya , bahkan ada perkara yang sebelumnya telah ditetapkan Tersangka malah di SP3kan olehnya.
“Kajati jangan hanya sesumbar , mana sudah bukti komitmen untuk tidak memberi ruang sejengkalpun bagi para Koruptor di Sulawesi Tengah ? “ Sindir Abdul salam.
Menurut Abdul Salam, Kebijakan penanganan semua perkara yang ditangani di Kejaksaan Tinggi Sulteng tergantung dari sikap tegas Kajatinya. “Kejati jangan hanya maen Gertak di Baliho , Sulteng Butuh fakta bukan retorika “ sindirnya.
Kekecewaan terkait kinerja Kajati Sulteng juga disuarakan Harsono Bareki S.Sos , salah seorang penggiat Anti Korupsi di Sulteng . Harsono secara kelembagaan merasa kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah hanya habis di pencitraan, bahkan selaku orang yang rutin melakukan pelaporan kasus kasus Korupsi di Sulteng dirinya merasa gerakan Kejati sulteng lamban da nada dugaan “bargaining “ .
“ Saya sebagai orang yang sering melaporkan kasus” korupsi ke kejati sdh mulai luntur kepercayaan akibat setiap pergantian kepala kejaksaan tinggi hanya gerakan awal sj seperti seolah olah, Padahal Nol semua….. Kedua, mengenai kasus dugaan lahan fiktif di parimo, sepertinya mmg ada upaya bargeining dari pihak kajati, dan ini selalu ada di setiap kasus.,..Ada yg di tahan dan ada yg di upayakan untuk meloloskan. Cobalah liat dari kejati yg lalu” sampai kejati yg sekarang sama sj pola mainnya “ ungkap Harsono Bareki,Penggiat Anti Korupsi dari LPPNRI Sulteng.
Menurut Harsono, pihaknya sudah faham dengan metode yang di mainkan Pihak Penegak Hukum dalam menangani Kasus kasus Korupsi Besar.
“ Sebagai penggiat anti korupsi sy sangat hafal langkah” yg di tempuh kajati pd setiap kasus, setelah di desak berdalih tdk cukup anggaran dan macam” alasan lain yg membuat semua kasus jd kabur. Sy berharap kajati tdk main” dlm menangani kasus kalo tdk mau di katai dgn kata” yg enak untuk di dengar” katanya.
Bahkan, dirinya berpesan kepada Kajati Sulteng untuk “angkat kaki” dari Sulteng jika tidak mampu bekerja secara professional dalam memberantas Korupsi.
“ Kalo tdk mampu baiknya angkat kaki dari Sulteng krn kepada siapa lagi kami berharap pemberantasan korupsi kalo bukan pada kerja profesionalnya kejati, tapi kalo setiap Kajati yg dikirim seperti yg sudah sudah, jangan pernah harap korupsi di Sulteng akan hilang..” ujarnya Pesimis, ****
Pewarta : Heru
