Donggala, Portalsulawesi.Id – kejanggalan proyek Tehnologi Tepat Guna yang menyandera 98 Desa dari 158 Desa yang ada di Kabupaten Donggala, Pasalnya proyek yang mengorbankan Dana Desa (DD) yang dipergunakan tidak semestinya kini tengah bergulir di meja penegak hukum.
Setelah sebelumnya Panitia Angket yang dibentuk DPRD Donggala telah memeriksa beberapa orang saksi dari pihak desa maupun mantan pejabat,kini giliran pendamping desa yang dimintai keterangannya di hadapan Panitia Angket.
Adalah Kasmawati, Pendamping Desa Asal kecamatan Banawa yang mendapat giliran memberikan informasi seputar proyek Tehnologi Tepat Guna (TTG).
Kasmawati mengungkapkan fakta bahwa pengusulan Proyek TTG di 19 Desa dampingannya tidak sesuai prosedur dan menyalahi perundang-undangan.
Dari 19 Desa terungkap fakta ada 4 Desa yang menganggarkan TTG nanti di Perubahan APBDesa 2020 dan 8 Desa menganggarkan TTG setelah asistensi di Inspektorat dan di keuangan atau tanpa musdes perubahan.
Sedangkan yang 7 Desa sama sekali tidak ada dalam APBDesa Murni maupun APBDesa Perubahan tapi tetap membelanjakan TTG.
Atas pernyataan ibu Kasmawati tersebut, salah seorang panitia angket Subhi mempertanyakan hal tersebut.
“Apakah ibu sebagai pendamping desa sudah menyarankan kepada para kades untuk patuh dan taat pada peraturan kementrian terkait prioritas DD tahun 2020,” Tanya Politisi Golkar, Selasa (03/08/21)
Ibu Kasmawati memberi jawaban “iya pak kami sudah sampaikan tapi ternyata para kades mengatakan bahwa jika tidak kami masukan anggaran dan belanjakan TTG maka DD tidak akan dicairkan,” Jawabnya
Lebih lanjut dalam pemberian keterangan, Kasmawati sebagai pendamping desa sudah berupaya maksimal untuk mendampingi dan mengawasi namun karena para kades tersebut tetap mengikuti arahan dari Inspektorat, PMD hingga keuangan maka para kades harus memasukkan TTG meski tanpa prosedur lagi.
Kasmawati lanjut menyampaikan bahwa akibat masuknya anggaran dan pembelanjaan TTG menyebabkan prioritas anggaran Penanganan covid khususnya untuk Program BLT, Padat Karya Tunai dan lain-lain.
” Untuk anggaran tidak mencukupi lagi bahkan ada program yang sudah direncanakan terpaksa hilang.” Tutupnya.*** (TIM)
