Palu , Portalsulawesi.Id- Kepala Sub Bidang Penerangan masyarakat ,Komisaris Polisi Sugeng Lestari mengatakan bahwa Polda Sulteng dalam pengganggarannya tidak mempunyai mata anggaran untuk kerjasama media baik itu media Cetak,Online maupun Televisi dilingkup Polda Sulteng.
Penegasan terkait hal ini dijelaskan Sugeng saat ditemui diruang kerjanya, menurut sugeng bahwa dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polda Sulteng tidak mempunyai mata Anggaran khusus kerjasama media.
“Kita tidak punya anggaran untuk kerjasama dengan media, Boleh tanya ke media manapun atau siapapun.” Jelas Sugeng saat ditemui Portalsulawesi.Id di Ruang Humas Polda Sulteng. Senin (14/06/2021)
“Selama ini Teman-teman (wartawan) yang meliput atau Konferensi Pers di Polda Sulteng kita terima semua.” Tambah dia
“Kami mengundang di group kalau mau datang silahkan kami juga tidak mewajibkan mereka” ungkapnya.
Diakui Kompol Sugeng Lestari, beberapa pengelola Media pernah menawari proposal kerjasama media,hanya saja karena tidak ada mata Anggaranya makanya tidak mendapat respon.
” Kalau kita lihat mereka mengajukan anggarannya besar-besar minimal 30 Juta, dari Kitakan nggak ada paling iklan aja “ imbuhnya.
“Kalau kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MoU) ke media-media termasuk SW@TV itu tidak ada.” Tambah Sugeng.
Selanjutnya ditanya soal media yang meliput harus memiliki badan hukum dirinya mengatakan bahwa pihaknya tidak sampai ke hal tersebut.
“Kita kan melayani siapa saja yang membutuhkan informasi, kita tidak pernah mengecek media Apakah dia terverifikasi, dia punya izin serta dia melaporkan kapasitasnya sebagai media dan kita terima ” Ungkapnya.
Sugeng juga merespon pernyataan KPID Sulteng dengan bijak dan mempersilahkan lembaga itu melakukan wewenangnya.
“Silahkan saja KPID Sulteng menggunakan Wewenangnya.” Kata dia
Sebagaimana Pemberitaan sebelumnya, Ibrahim Lagandeng, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah mengatakan bahwa Penyelenggara TV Kabel dilarang keras melakukan aktivitas langsung seperti peliputan dan siaran langsung.
Hal itu, Kata dia, merupakan pelanggaran sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
“Pengelola TV Kabel tidak diperbolehkan melakukan aktivitas peliputan dan siaran langsung, ini melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang boleh melakukan peliputan dan siaran langsung adalah TV Berjaringan,” jelas Baim Sapaan akrabnya
Dari data yang dimiliki KPID ada 17 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi hingga tahun 2021. Ada empat yang telah dinyatakan tidak lagi mengantongi izin siar, yakni PT. Sulawesi Televisi Indonesia (SWATV) di Kota Palu, TV Sirenja di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, TV Palu serta TV Kabel Megavision yang beralamat di Jalan Tombolotutu, Kota Palu. ***
Pewarta : Moh.Refoldi
Editor :Heru
