Palu,portalsulawesi.id- Pemerintah Kota Palu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Sulawesi Tengah, kembali merilis data tambahan jumlah kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi penyintas di Kota Palu. Berdasarkan hasil verifikasi terakhir, jumlah huntap yang dibutuhkan adalah 7100 unit.
Rapat tersebut juga dihadiri Wali Kota Palu,Drs Hidayat M.Si , instansi terkait lingkup Pemkot Palu, lurah dan camat se-Kota Palu, serta pihak NGO.
“Data tambahan Bappeda Palu, total kebutuhan Huntap di Kota Palu sebanyak 7100 unit. Namun datanya belum kami terima hingga saat ini. Data yang baru masuk masih berjumlah 6.596 unit,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu, Presli Tampubolon, Selasa (27/8), saat rapat penanggulangan bencana di ruang Bantaya, Kantor Wali Kota Palu.
Sementara hasil inventarisasi rencana pembangunan huntap menurutnya, sekitar 2.200 unit. Sebanyak 2.000 unit akan dibangun oleh Yayasan Budha Tzu-Chi, 75 unit akan dibangun oleh AHA Center. Sisanya, sekitar 125 unit akan dibangun oleh Asosiasi Wali Kota se-Indonesia dan pihak NGO.
“Informasi awal yang ada pada kami, bahwa Bank dunia juga memberikan bantuannya 450 unit huntap. Akan tetapi locusnya nanti akan dibangun di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga,” ujarnya.
Adapun realisasi pembangunan huntap hingga saat ini kata Presli, sudah terbangun 200 unit. Sesuai target untuk tahap pertama, 1.000 unit direncanakan dibangun di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikuolore, tepatnya di belakang kampus Universitas Tadulako (Untad) Palu.
“Rencananya, pada bulan September 2019, mobilisasi awal penyintas bencana Kota Palu ke Huntap Kelurahan Tondo dilaksanakan,” ujarnya.
Presli pada kesempatan tersebut juga memaparkan total realisasi pembangunan hunian sementara (huntara) yang dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 4.396 bilik. Sedangkan yang telah dihuni oleh pengungsi mencapai 91,93 persen dari total bilik yang dibangun.
Begitupula huntara yang dibangun oleh pihak Non Goverment Organization (NGO) berjumlah 2.276 bilik. Sementara jumlah bilik yang telah ditempati oleh pengungsi sebanyak 1.772 unit atau 77,85 persen.
“Kami menunggu konfirmasi dari pihak NGO, apakah data tersebut masih perlu dilengkapi lagi. Setelah itu datanya akan kami sempurnakan,” kata Presli.
Ia mengungkapkan, huntara yang belum terisi hingga saat ini berada di Kelurahan Pantoloan, Taipa, dan Lambara. Semuanya masuk dalam wilayah Kecamatan Palu Utara.
Sementara itu, tambahnya, data terakhir bulan Agustus 2019, warga penyintas Kota Palu yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian kurang lebih 500 kepala keluarga (KK). Mereka itu tersebar di beberapa wilayah, di antaranya di Kelurahan Balaroa sebanyak 300 KK. Selebihnya, di lokasi halaman Masjid Agung Darussalam Palu, dan shelter tenda pengungsian di Kelurahan Panau, Kecamatan Palu Utara.
Walikota Palu,Drs Hidayat M.S.i ditemui usai menghadiri rapat tersebut menegaskan bahwa salah satu kendala pemerintah Kota Palu dalam mempercepat proses pembangunan Huntap adalah status lahan yang terkesan dipersulit oleh pihak Badan pertanahan Nasional /ATR Propinsi Sulawesi tengah.
Hidayat bahkan terang terangan mengkritik kebijakan BPN/ATR Propinsi Sulawesi tengah yang terkesan memihak kepada pemilik HGU dilokasi yang akan dibangun Huntap. “ Penlok sudah disetujui,eh tiba tiba lokasi dan ukuran tanah berkurang,padahal kami telah membuat rencana tapak dan telah melakukan land kliring “ keluh Walikota.
“tetapi,untuk masyarakat Palu korban bencana,saya pasang badan,saya akan lawan siapapun itu yang menghalang halangi pembangunan Huntap “ Tegasnya.***
Penulis : Afdal
