Donggala,portalsulawesi.id– Buruknya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kabupaten Donggala hampir tiga tahun belakangan ini membuat sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai angkat bicara,bahkan saat rapat paripurna LPJ Bupati tahun anggaran 2018 silam ,Komisi III DPRD Donggala sepakat untuk membawa persoalan temuan penyimpangan penggunaan Anggaran dalam berbagai proyek pemerintah yang dinilai gagal untuk dibawa ke ranah Hukum.
Ketua Komisi III DPRD Donggala,Ikbal Kono secara tegas mengatakan bahwa banyaknya laporan masyarakat terkait tidak adanya asas manfaat dari proyek proyek pemerintah yang dikerjakan oleh dinas Pekerjaan Umum dan tataruang Kabupaten Donggala telah menjadi catatan khusus dan telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti penegak hukum.
“Atas laporan masyarakat dan hasil reses kami memang benar banyak proyek pemerintah khususnya proek air bersih yang menjadi tanggungjawab dinas PU Donggala bermasalah dan tidak punya asas manfaat,kami bahkan sudah merekomendasikan untuk dilaporkan ke Kejaksaan saja agar diproses hukum” ujar Politisi Hanura asal Desa Wani kepada Portalsulawesi,kamis (8/08/2019).
Bahkan Ikbal Kono selaku ketua Komisi III DPRD Donggala juga merekomendasikan agar bukan hanya proyek proyek air bersih yang diperiksa kejaksaan,proyek irigasi Bonemarawa yang mangkrak tetapi di PHO tahun 2016 juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Donggala.
“Bukan cuma proyek airbersih 2017-2018 kami rekomendasikan untuk diproses hukum,proyek irigasi bonemarawa tahun 2016 juga telah kami laporkan untuk diperiksa,kasihan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari proyek tersebut” ujarnya saat ditemui diruang Komisi III DPRD Donggala.
Sekarang,Publik Donggala menunggu keseriusan aparat hukum dikabupaten Donggala untuk mengungkap praktek kotor para mafia proyek di kabupaten Donggala,karena rumor berkembang bahwasanya Aparat Hukum di Kabupaten Donggala turut kecipratan proyek dibeberapa OPD dikabupaten Donggala.***
Penulis : Tim Redaksi
