Wapres RI Yusuf Kalla Dukung Kinerja BKKBN dalam Mewujudkan Program KKBPK

PALU, portalsulawesi.id – Dalam menjalankan programnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat membutuhkan peran serta, penguatan sinergitas, komitmen, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang disusun dalam RPJMN 2015 – 2019.
Untuk mewujudkan hal itu, BKKBN terus menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terutama dalam menjawab tantangan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Revolusi Industri 4.0 yang terasa semakin berat. Khususnya dalam pencapaian target penurunan angka kelahiran, peningkatan kesertaan ber-KB metode modern, penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan, serta menurunnya Keluarga Pra-Sejahtera.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional tahun 2019 di Istana Wapres, Jakarta (25/02/2019).
BKKBN sebagai institusi yang menangani kependudukan dan keluarga berencana, ujar Wapres Yusuf Kalla, melalui programnya melakukan pendekatan siklus kehidupan keluarga sejak masa janin dalam kandungan hingga masa lanjut usia. BKKBN harus dapat menjawab tantangan untuk berkontribusi memanfaatkan era Revolusi Industri 4.0 tersebut. Hal ini karena faktor pendidikan dan nilai karakter bangsa sangat dipengaruhi dan dimulai dari peran individu di dalam keluarga.
“Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi Pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015 – 2019,” ujar Wapres RI, Yusuf Kalla sebagaimana yang direles oleh bagian humas BKKBN Sulteng, melalui pesan di whantshapp group Jurnalis BKKBN.
Rakernas KKBPK tahun 2019 kali ini mengambil tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”, dan Simposium Nasional tahun 2019 dengan tema “Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pada Era Revolusi Industri 4.0”.
Wapres Jusuf Kalla sangat mendukung penuh kegiatan Rakernas KKBPK tahun 2019 dan Simposium Nasional tahun 2019 tersebut. “Lakukan telaah/ evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah dijalankan BKKBN seiring dengan Family 4.0, peningkatan akses dan kualitas, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi termasuk melalui Kampung KB, peningkatan kapabilitas dan SDM pengelola program KKBPK, penyediaan data informasi kependudukan dan keluarga berkualitas; serta terlibat secara aktif dalam pergaulan dunia sehingga diperoleh pertukaran informasi terkini terkait era 4.0,” jelas Jusuf Kalla dalam arahannya.
Sementara itu Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, dalam laporan penyelenggaraan Rakornas menjelaskan bahwa sasaran strategis BKKBN yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 antara lain menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk ( LPP ) dari 1,38 % per tahun pada tahun 2015 menjadi 1,21 % per tahun pada tahun 2019 .
Disisi lain, BKKBN terus melakukan upaya dalam rangka menurunkan Total Fertility Rate ( TFR ) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019 serta meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate ( CPR ) semua metode dari 65,2% menjadi 66%. Hal lainnya juga disebutkan bahwa BKKBN menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani / Unmet Need dari jumlah pasangan usia subur ( persen ) dari 10,6 % tahun 2015 menjadi 9,91 % tahun 2019. Menurunnya Age Spesifik Fertility Rate ( ASFR ) dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok Umur 15 – 19 tahun pada tahun 2019, juga menjadi strategi BKKBN termasuk dalam upaya menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita Usia Subur dari 7,1 % tahun 2015 menjadi 6,6 % pada tahun 2019.
“Diharapkan BKKBN dapat berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi Program KKBPK sehingga pelaksanaan dan kegiatannya dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan sebagainya.”, harap Nofrijal.
Hadir dalam pembukaan Rakernas KKBPK 2019 dan Simposium Nasional 2019 yaitu Para Menteri Kabinet Kerja, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN, Kepala Dinas OPD KKBPK Provinsi se-Indonesia, dan akademisi. (hms*karin)
REDAKTUR : NILAN