Palu,portalsulawesi.id- Ketua Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sulawesi Tengah (Bawaslu Sulteng),Ruslan menyayangkan sikap beda pendapat oleh unsur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Donggala dalam memutuskan Kelanjutan penanganan dugaan penganiayaan terhadap salah seorang Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang diduga dilakukan Bupati Donggala,Drs Kasman Lassa SH beberapa waktu lalu.
Menurut Ruslan,penghentian Kasus Dugaan Penganiyaan yang melibatkan Bupati Donggala terhadap Salah satu Anggota panwaslu Kecamatan Banawa diambil setelah pada pemeriksaan kedua dalam rapat bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Donggala,pihak Kejaksaan Negeri Donggala dan Kepolisian Resort Donggala menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk di teruskan ke pengadilan.
“Kasus di Donggala terkait dengan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan pejabat negara terhadap salah satu anggota panwaslu kecamatan,ini pertama adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu sudah diproses dalam pembahasan pertama dan pembahasan kedua oleh sentra Gakkumdu Kabupaten Donggala dengan Supervisi langsung Bawaslu propinsi dan dimonitoring langsung oleh Bawaslu Republik Indonesia “ Ungkap Ruslan,saat ditemui Usai menghadiri kegiatan Ngopidakam yang diselenggarakan KPU Propinsi ,Minggu (27/01/2019) disalah satu cafe dikota Palu.
Sayangnya pada proses pembahasan kedua di sentra Gakkumdu menghasilkan keputusan yang menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu,walaupun secara internal Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Donggala terpenuhi Unsur Pelanggaran berdasarkan Data,Bukti dan Juga kajian yang dihasilkan Bawaslu Kabupaten Donggala.
Padahal,dalam proses pembahasan pertama pihaknya yakin terpenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan pejabat Negara dalam hal ini Bupati Donggala,Drs Kasman Lassa SH .
“Hasilnya dipembahasan kedua ,seperti dalam release Bawaslu kabupaten tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu,walaupun secara internal Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Donggala menyatakan terpenuhi unsur Pelanggaran berdasarkan data,bukti dan juga kajian yang dihasilkan bawaslu kabupaten Donggala,tetapi hal berbeda disampaikan dalam pembahasan kedua pendapat dari pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Donggala dari Unsur Kejaksaan Negeri dan Polres Donggala menyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana pemilunya “ Sesalnya.
Hal yang sama disampaikan Mohammad Fikri SH,Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan pelanggaran Pemilu pada Bawaslu Donggala beberapa waktu lalu saat ditemui portalsulawesi di Donggala,menurutnya fihaknya telah berupaya maksimal dalam menyajikan Data,Bukti,saksi bahkan Kajian dalam mengungkap fakta dibalik dugaan kasus pengeroyokan yang dilakukan Bupati Donggala Kasman Lassa kepada salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Banawa ,Hamran Abu bakar di dusun Kabuti,Kelurahan Ganti ,Donggala saat menghadiri syukuran proyek Air Bersih di Dusun Kabuti Desa Ganti,Minggu (23/12/2018)silam.
“Data yang sempat di angkat dari HP korban penganiayaan oleh Tim IT Polisi hanya bisa menyajikan 50 persen data dalam Handphone itu,Gambar dan Video terhapus total dan rusak ,yang ada tersisa hanya rekaman suara yang diduga adalah suara bupati donggala “ terang Mohammad Fikri kepada portalsulawesi.
Diakui Mohammad Fikri,kesulitan yang dihadapi dalam menangani Kasus Dugaan pelanggaran Pidana pemilu terkait Pengeroyokan Anggota Panwaslu Kecamatan banawa adalah sulitnya mendapatkan saksi baik dari masyarakat maupun saksi ahli dalam mengungkap fakta yang sebenarnya pada Kasus ini.
“Masyarakat yang kami jadikan saksi rata rata mengalami Depresi atau stres ,diduga kuat ada ketakutan jika menjadi saksi dalam masalah ini,demikian juga Saksi Ahli baik dari Ahli Bahasa maupun saksi Ahli Undang Undang Pidana Pemilu,rata rata menolak secara halus untuk kami jadikan saksi Ahli “ katanya.
Menariknya,dalam wawancara dengan Ketua Bawaslu propinsi didapatkan bocoran bahwa saat ini Bawaslu Propinsi sementara bersiap diri menangani Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kabupaten Donggala yang diajukan Bawaslu Donggala ke Bawaslu Propinsi untuk ditindak lanjuti lewat mekanisme pelanggaran pemilu.
“sementara kita kaji,apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak didalam pelaksanaan kegiatan tersebut,khususnya lagi ada kegiatan kedua yakni ada kegiatan kampanye dikabupaten Donggala,apakah itu kegiatan kampanye pemilu yang melanggar atau tidak “ tutupnya.***
Penulis : Heru
