Ribuan Karyawan/Buruh di PT IMIP Ancam Mogok Kerja, Tuntut Pemenuhan UMSK

PALU, portalsulawesi.id – Serikat Perkerja Kabupaten Morowali bersama sejumlah organisasi pemuda yang ada di Morowali, pada Kamis (24/1/2019), melakukan aksi unjuk rasa dengan sejumlah tuntutan yang menjadi hak para pekerja dan diminta harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT.IMIP. Sebagaimana yang direles oleh Biro Humas Provinsi Sulawesi Tengah yang dikirim ke Redaksi Sultengmembangun.com.
“Beberapa tuntutan yang menjadi hak kami sebegai pekerja di PT.IMIP sudah kami suarakan melalui aksi yang kami.lakukan siang harinya di depan para pengambil kebijakan sebagai perpanjangan tangan dari para petinggi di PT IMIP, ujar salah seorang pemandu massa aksi yang melakukan pergerakan secara serentak di areal perusahaan, jelas Karo Humas Sulteng, Haris Kariming.
Usai melakukan orasi dalam menyampaikan berbagai tuntutannya, perwakilan massa aksi diundang oleh pihak pemda Morowali dalam hal ini Bupati Morowali selaku mediator antara pihak pekerja dengan perusahaan.
Alhasil, pertemuan diadakan Kamis (24/1/2019) sekitar pukul 16.35 Wita, Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Morowali Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabuoaten Morowali, antara serikat pekerja dengan pihak pemerintah Kabupoaten Morowali dalam rangka penetapan UMSK yang dimediasi oleh Bupati Morowali.
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung Bupati Morowali, Drs Taslim didampingi
Umar Rasyid (Kadis Nakertrans Morowali)
dan Abdul Wahid Hasan (Kaban Kesbangpol Morowali), Ichsan Lamidu (Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Morowali)
7. AKP Rapar (Kapolsek Bungku Tengah)
8. Kapten Arh. Faturahman (Danramil Bungku Tengah ).
Sementara dari pihak pekerja atau perwakilan buruh diwakili oleh Katsaing sebagai Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Morowali dan Masri (Ketua Serikat Pekerja SMI)
Pada kesempatan itu, Umar Rasyid selaku Kadis Nakertrans Morowali mengakatan bahwa UMSK merupakan kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja dengan pengusaha. Dan terkait hal itu, pada 23 Januari 2019, telah dilaksanakan rapat pembahasan UMSK, namun banyak serikat yang tidak hadir sehingga terjadi dualisme kesepakatan antara serikat pekerja.
Hasil dari pertemuan yang dilakukan pada 23 Jamuari 2029, dikatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang tidak mampu dengan kenaikan UMSK sebesar 20% karena belum melakukan produksi, seperti PT. Wang Xiang dan PT. Transon yang masih dalam proses pembangunan.
“Sehingga selama tidak ada kesepakatan, maka untuk Sektor industri pertambangan dikembalikan dengan UMSK tahun 2018,” jelas Umar Rasyid.
Sementara itu, Bupati Morowali Drs. Taslim mengatakan Kehidupan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan dalam penetapan UMSK. Rata – rata KHL di Kabupaten Morowali sebesar Rp. 3.800.000. “Terkait ini, saya minta Serikat Pekerja untuk langsung mempertanyakan kepada pihak terkait di Provinsi Sulteng kenapa surat usulan rekomendasi UMSK Kabupaten Morowali 2019 tidak ditindak lanjuti,” ujar Bupati Morowali, Taslim sembari menambahkan bahwa selama proses mencari solusi, diharapkan serikat pekerja dapat bijak dalam menyelesaikan permalasahan tersebut, sehingga upaya Mogok Kerja hendaknya tidak dilaksanakan sampai masalah UMSK tidak mendapatkan kesepakatan.
Menanggapi hal tersebut, sebagai Perwakilan serikat pekerja, Katsaing (Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Morowali) mengatakan bahwa Keberatan para pekerja atau buruh mengenai kenaikan UMSK 20 % karena adanya surat keberatan PT. IMIP. ” Selain masalah UMSK, kami dari para pekerja atau buruh juga meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan tunjungan transportasi kepada seluruh karyawan,” pungkasnya dengan menyuarakan rasa keberatan dari oara pekerja atau buruh terkait penolakan dari pihak perusahaan dalam hal ini PT IMIP terkait hasil kesepakatan rapat yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh pihak pemda Morowali. “Hasil dari rapat sebelumnya, dimana terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan semua peserta rapat bertanda tangan, namun kenapa pihak PT. IMIP kembali tidak menyetujui kesepakatan tersebut dengan alasan belum ada persetujuan dari pihak Pemda Provinsi,” tukasnya.
Menjawab hal itu, sebagai mediator pihak Pemerintah Daerah Morowali akan memfasilitasi Perwakilan Serikat Pekerja untuk mempertanyakan alasan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulteng yang menolak usulan rekomendasi pemerintah daerah Morowali tentang UMSK Kabupaten Morowali, sebagaimana hasil Rapat pembahasan pada tgl 24 Desember 2018.
Sembari menunggu hasil mediasi tersebut, Pihak Serikat Pekerja berjanji akan menyampaikan kepada Pekerja di Kawasan PT. IMIP untuk tidak melakukan aksi Mogok Kerja selama berlangsungnya mediasi antara Perwakilan Serikat Pekerja dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulteng di Palu. Namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka Aksi Mogok Kerja tetap akan dilaksanakan hingga 30 Januari 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan kepada pihak perusahaan dan instansi terkait.
REDAKTUR : NILA