Palu,portalsulawesi.id- Dialog publik yang mengusung thema Rencana Aksi Daerah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Palu,Sigi,Donggala dan Parigi Moutong diwarnai dengan aksi marah marah Gubernur Sulteng ,Drs Longky Djanggola.
Orang nomor satu di Propinsi sulawesi tengah ini berang disela sela acara tersebut ketika sejumlah warga yang korban bencana menyuarakan Nasibnya.
Semisal penyampaian Ketua Forum Warga Korban Likuifaksi Balaroa yang mengkritisi kebijakan Huntara (hunian Sementara) ,menurut penilaiannya kegiatan tersebut hanya pemborosan anggaran negara dan tidak sesuai dengan kebutuhan warga Korban.
Hal itu disampaikan oleh Rahman Kasim SH ,selaku ketua Forum Warga Korban Likuiaksi Balaroa pada dialog yang dihadiri sejumlah kalangan .
Dialog yang diawali dengan pemaparan progres Bupati Sigi, Kota Palu, Donggala dan Parigi Moutong ini, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Satgas PUPR, perwakilan Bappenas, Tim World Bank, ADB, JICA, dan sejumlah NGO yang konsen lakukan pendampingan pasca bencana.
Sementara itu perwakilan Korban bencana yang turut diundang untuk menghadiri adalah Forum warga Korban likuefaksi Petobo,Forum Korban Likuefaksi Balaroa,Forum korban Tsunami Pantai Talise,Forum Korban Tsunami Pantoloan Ova dan Boya,Forum 7,4 Ulujadi,Forum Debitur Pasigala serta Forum Perjuangan Pemutihan Hutang.
Dialog ini juga mengundang kalangan Civitas Kampus diantaranya Rektor Universitas Tadulako,Rektor Stain Dsatokarama serta Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.
“Huntara itu menunjukan bahwa penanganan bencana tidak didasarkan dialog dengan warga korban. Semua jadinya berbasis proyek yang boros dan rawan korupsi. Saya minta jangan menari-nari di atas penderitaan korban,” ujar Rahman Kasim yang juga merupakan korban likuefaksi Balaroa dan pengacara kondang ini,selasa (22/01/2019) pada kegiatan yang dihelat di salah satu Hotel dikota palu.
Situasi agak panas setelah salah satu korban dari Balaroa menyuarakan keluhannya ,”Kami sudah empat bulan mengungsi, nasib tidak jelas,” katanya.
Suasana jadi gaduh, menyusul interupsi korban Balaroa dari arah belakang ruangan. “Kami sudah 4 bulan di tenda tanpa kepastian…! Tolak HUNTARA…!”
Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longky Djanggola yang hadir menyimak paparan para bupati, refleks marah dan berdiri Berteriak-teriak.
“Kalau bicara pakai aturan, saya yang bertanggung jawab di sini…! Saya bertanggungjawab…!” ujar Longky sambil berdiri menepuk-nepuk dadanya.
Paparan kemudian dilanjutkan dengan para penanya lainnya yang juga masih menyangkan skema penanganan bencana.
Sementara itu, Bupati Sigi Irwan Lapata menyampaikan bahwa proses penanganan bencana di Sigi harus di kawal dengan sebuah regulasi berlevel Peraturan Presiden. Terutama kata dia, berkaitan dengan aturan larangan pembangunan di zona merah.
Selain itu kata Irwan, anggaran yang dimiliki Pemda sangat terbatas untuk mengcover semua kebutuhan.
“Saya berterima kasih pada bantuan pemerintah daerah lain yang ikut menyumbang, dan juga NGO-NGO, kehadiran mereka sangat membantu. Contoh di Pombeve, ada HUNTARA yg dibangun LSM BINA DESA, luar biasa partisipatif” ujar Irwan Lapata,
Ista Nur Masyitah, salah satu korban dan Pengurus Forum Korban Likuefaksi Petobo turut sampaikan pendapat nya. “seperti di Petobo, mayoritas penyintas di shelter Petobo Ataa, telah familiar 3 bulan ini dengan TENDA SENG yg mereka bikin sendiri dari puing2 bekas reruntuhan rumahnya. Mereka tentu lebih memilih di Tenda Seng nya daripada di HUNTARA yg model barak itu”, sambung Ista.
Sementara Yahdi Basma, Ketua Pansus P3B (Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) menyayangkan proses dialog publik tersebut tidak mencerminkan proses partisipatif.
“Namanya KONSULTASI PUBLIK, maka isinya tentu harus mendialogkan RAD, Rencana Aksi Daerah. Minta pendapat publik. Ada Organisasi Korban, ajak mereka dialog”, kata Yahdi Basma yang juga Ketua Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo ini.
“Saya ikuti acara itu. Saya lihat seperti hanya sebuah paparan laporan bupati pada Gubernur. Cenderung formalitas dihadapan lembaga multi-lateral (JICA, UNDP dll) yg hadir. Tidak jelas makna konsultasi kepada publik,” tulis Yahdi Basma dalam siaran Persnya yang diterima Redaksi Portalsulawesi.***
Sumber : Yahdi Basma (ketua Forum Warga Korban Likuefaksi petobo)
Editor : Heru
