Palu,portalsulawesi.id– Kehadiran para pejabat dari sejumlah OPD dan BWSS III di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah akhirnya terjawab,kunjungan yang dilakukan sejumlah pejabat teras di lingkup pemerintahan daerah maupun Satuan kerja Vertikal sekelas Balai Wilayah Sungai Sulawesi III dalam rangka berkoordinasi dan meminta pengawalan Proyek Strategis tahun anggaran 2019.
Hal ini disampaikan Asisten Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulteng, Darmukit SH.MH diruang kerjanya ,Kamis (10/01/2019) kepada portalsulawesi,menurutnya sejumlah satuan kerja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkunjung ke Kejaksaan Sulawesi tengah dalam rangka permintaan pengawalan Proyek strategis yang akan dilaksanakan dilingkup kerja masing masing.
“kehadiran para pejabat tersebut dalam rangka berkoordinasi dengan Kami untuk meminta Pengawalan TP4D,sebelum mereka kami dampingi mereka harus ekspose dulu program program kerjanya,kami akan pelajari apa perlu didampingi atau tidak “ Jelas Darmukit ,Selaku penanggungjawab Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sulawesi tengah.
Hal tersebut juga dikuatkan oleh Kepala Seksi TP4D,Ilham SH bahwasanya kunjungan sejumlah pejabat ke Kejaksaan diawal tahun ini erat kaitannya dengan Fungsi Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah,akan tetapi pihak kejaksaan selaku Lembaga Negara yang ditunjuk selaku Pelaksana TP4D juga berhati hati dan mengkaji secara seksama terkait permohonan dan permintaan pengawalan tersebut,bukan berarti proyek yang telah di dampingi TP4D tidak bisa dikritisi dan dievaluasi pihak lain.
“Proyek yang didampingi TP4D bukan berarti lolos dari pantauan,justru lewat tim ini segala hal yang terindikasi berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi akan sedini mungkin kami cegah,tetapi jika dalam pelaksanaannya ada yang melanggar,kami segera tindak tegas “ tegas Kasi TP4D Kejati Sulteng,Ilham SH.
Kasi penkum Kejati sulteng,Andi Rio Rahmatu SH menguatkan pernyataan dua pejabat teras Kejaksaan Tinggi Sulawesi tengah tersebut terkait “Kunjungan Para Pejabat” dikantor Kejaksaan Tinggi Sulteng yang terbidik kamera wartawan portalsulawesi,kehadiran mereka dalam rangka minta pengawalan proyek strategis yang akan dikerjakan tahun 2019 ini.” Dalam rangka tp4d, tim satgas bencana datangi kantor kejati untuk minta pengawalan proyek strstegis yakni pembangunan huntara” katanya.
Pembentukan TP4 Ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal serta untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.
Mengingat pentingnya peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Berdasarkan beberapa point penting tersebut, H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI segera membentuk TP4 (Tim Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) .
TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI,TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi, dan TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan ditiap wilayah Kota.
Pembentukan TP4D sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia.
Seperti halnya Tugas dan Fungsi TP4 Pusat, TP4D juga mempunyai Tugas dan fungsi Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir ,Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
TP4D juga Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan, Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
Publik sulteng berharap,Kejaksaan Tinggi Sulteng melalui TP4D dapat mengawal kebijakan pembangunan di sulawesi tengah secara maksimal,apalagi tahun 2019 ini adalah tahun pertama pembangunan sejumlah sarana dan infrastruktur pasca bencana 28 september 2018 silam,ratusan milyar dana digelontorkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kembali Palu,sigi dan Donggala.
Penggiat Sosial dari LPPNRI,Harsono Bareki berharap kunjungan para pejabat teras OPD baik itu Vertikal ataupun Pemerintah Daerah betul betul dalam rangka berkoordinasi bukan dalam rangka “minta di amankan ” dari segala persoalan hukum yang ada.
“Jika betul berkoordinasi minta pengawalan TP4D kami dukung sepenuhnya,asal jangan ada main mata dan minta diamankan,kami akan pantau kinerja kejaksaan terkait itu,kami akan soroti jika ada hal yang mencurigakan,bila perlu kami Demo agar masyarakat tau “ Tegasnya.
diberitakan sebelumnya,sejumlah pejabat teras dari pemerintah daerah serta Kementrian PUPR seperti BWSS III hilir mudik memasuki kantor kejaksaan sejak hari selasa hingga rabu (8-9/01/2019),aktifitas tersebut sempat mengundang pertanyaan dikarenakan usai mengantar pejabat di kantor Kejati Sulteng,mobil dinas tersebut diparkir diluar area kantor Kejati seperti dikantor Gubernur Sulteng dan di Warkop Aweng sam ratulangi,padahal pelataran Parkir kantor Kejaksaan Tinggi masih kosong untuk menampung kendaraan Tamu jika mau parkir. ***
Penulis : Heru
