KPK Dalami Kasus Korupsi Dana Bencana Di Sulteng,Pelaku Terancam Hukuman Mati

Jakarta,portalsulawesi.id-Ancaman penerapan Pasal Hukuman Mati tengah disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk para tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR, pasal yang di bidik kepada para terduga koruptor ini salah satunya proyek berada di daerah bencana yakni di sulawesi tengah.

“Bagaimana ini bisa di korupsi bahkan ada di daerah yang masih bencana, kita lihat dulu. Apakah masuk kategori pasal 2 (UU Pemberantasan Tipikor) yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu kalau menurut penjelasan pasal 2, itu kan memang bisa dihukum mati, kalau korupsi yang menyengsarakan orang banyak. Nanti kita pelajari dulu, kita belum bisa putuskan ke sana, nanti kalau itu kalau relevan itu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018)

Dalam pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, dijabarkan bahwa:

Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud sebagaimana ditulis dalam bagian penjelasannya ialah:

Pasal 2 ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pengungkapan kasus dugaan suap proyek SPAM yang diduga dilakukan pejabat PUPR, salah satu suap itu diduga terkait pengadaan pipa HDPE di daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Wilayah tersebut merupakan lokasi bencana gempa dan tsunami yang terjadi tanggal 28 september 2018 silam.

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek pembangunan SPAM di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami,” ucap Saut.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut,Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Darurat,Teuku Moch Nazar diduga kuat menerima Gratifikasi untuk memuluskan pekerjaan Pengadaan Pipalisasi di daerah Bencana,Modusnya dengan mengatur pemenang Tender Pengadaan Pipa HDPE,sebagai imbalannya Kasatker SPAM Bencana mendapat “komisi” 10 persen dari total Anggaran.

Selain Teuku Moch Nazar,KPK juga menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, yakni Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1 sebagai tersangka penerima.

Dari pihak Rekanan,KPK menetapkan Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang dimenangkan oleh kedua perusahaan itu.

Informasi yang berhasil dihimpun portalsulawesi dari gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Saat ini KPK tengah menelusuri aliran dana Fee yang diberikan berbagai fihak kepada para tersangka dari kementrian PUPR,khususnya yang terkait langsung dengan Proyek Bencana Alam di Sulawesi Tengah.

Seperti diketahui,disulawesi tengah saat ini ada proyek “Abadi” yang dikerjakan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III yakni Sarana Penyedia Air Minum (SPAM) Pasigala,Proyek yang dikerjakan sejak Tahun 2009 hingga 2016 dengan Kisaran Anggaran mencapai Rp. 585 Milyar.

Proyek SPAM Pasigala hingga saat ini belum dapat dirasakan manfaatnya sejak dibangun 9 tahun silam,bahkan pasca Bencana Gempa Bumi,Likuifaksi dan tsunami di Palu,Sigi Donggala tampak banyak Jaringan Pipa yang rusak parah.

Tahun 2017 dan 2018,kasak kusuk kasus SPAM Pasigala sempat mencuat dipublik,sejumlah Anggota DPR RI dituding ambil andil dalam proyek ratusan milyar ripiah tersebut,bahkan sejumlah pejabat teras di BWSS III serta Propinsi Sulawesi tengah juga dianggap mendapat “Jatah” dari Proyek Abadi yang mengambil sumber air dari sungai Saluki.

Kabar berhembus,para kontraktor pelaksana proyek SPAM Pasigala sejak 2009 hingga 2016 diduga merupakan Kaki tangan Para Kontraktor raksasa yang ada dijakarta,bahkan diduga kuat kerabat pejabat Kementrian PUPR.

Publik di sulteng berharap,KPK dapat mengungkap keterlibatan para mafia proyek di Sulawesi tengah baik itu di Proyek air bersih,Irigasi,Jalan dan Jembatan Nasional hingga Di Pekerjaan Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi Korban bencana di sulteng.***

Penulis: Heru