Parimo, portalsulawesi.id – Penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Parigi moutong (Parimo), yang dinilai lamban, diduga keras akibat anggaran tanggap darurat bencana Kabupaten Parimo tidak tergunakan secara maksimal atau bahkan mungkin telah habis terpakai sebelum bencana gempa.
Berdasarkan penelusuran yang dihimpun sejumlah media, dilapangan diketahui sejak hari kedua paska bencana gempa dan tsunami di sulteng telah dikucurkan anggaran senilai Rp350 juta ke BPBD Parimo untuk penanganan kondisi darurat bencana, yang melanda parigi dan sekitarnya,.
Namun entah mengapa, hingga hari ke lima paska bencana masih banyak titik pengungsian yang tersebar di Kecamatan Parigi belum tersalurkan bantuan logistik oleh pemda, terkesan lamban penanganan BPBD Parimo terlihat mengundang reaksi dari ratusan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik pengungsian Kecamatan Parigi.
Sementara itu Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yusrin yang coba dikonfirmasi Selasa 9 Oktober 2018 mengatakan, telah menyalurkan Rp350 juta dana tanggap darurat kepada BPBD Parimo.
“ia yusrin, Benar sudah kami cairkan kepada BPBD Parimo anggaran tanggap darurat senilai Rp350 juta sejak hari kedua, total anggaran tanggap darurat kita senilai Rp760 juta kurang lebih, sisanya masih ada belum terpakai,” terangnya.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parimo, Arifin Amat yang dikonfirmasi Selasa 9 Oktober 2018 terkait kebenaran pencairan tersebut membenarkan telah menerima anggaran tanggap darurat senilai Rp350 juta.
Awalnya ia sempat menanyakan anggaran apa itu yang dimaksud telah cair? Ia mengaku baru akan mengajukan proposal. Setelah ditanyakan kembali yang dimaksud adalah anggaran tanggap darurat bencana yang ada di keuangan, barulah dia membenarkan telah menerima dan mengatakan anggaran telah tersalurkan.
“Kalau anggaran itu senilai Rp350 juta benar sudah kami terima dan telah digunakan untuk kepentingan pengadaan logistik dan biaya operasional, logistik. itu sendiri telah kami salurkan kesejumlah titik pengungsian pada sejumlah kecamatan,” jelasnya.
Diketahui, untuk penyaluran bantuan logistik ke sejumlah titik pengungsian dilakukan oleh pihak pemerintah daerah pada hari keenam paska bencana.
Informasi yang dihimpun media ini, tiap KK yang berada pada kamp pengunsian menerima 3 kg beras. Belum ada kejelasan ada berapa KK yang mengungsikan diri pada hari terjadinya bencana gempa.
Pihak BPBD sendiri disebut belum memiliki data valid terkait total jumlah pengungsi hingga kemudian dirilis oleh pihak humas Parimo. Walaupun kemudian data yang telah dirilis lewat humas Pemda Parimo itupun juga menuai kontroversi karena diragukan validasinya.
Hal tersebut menuai tanda tanya besar, hingga pasca gempa pemda belum mengantongi data valid berapa jumlah pengungsi yang ada di parigi, aneh hampir dua pekan data pengungsi belum terdata, hal ini mengundang reaksi kinerja pemda parimo soal pendataan korban gempa parimo lamban dan di pertanyakan.
CR : Deni Renaldi / Yunus
Editor : Redaktur
