Jakarta, portalsulawesi.id – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mendesak pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk memenuhi hak korban gempa becana alam di Lombok Nusa Tenggara Barat, 29 Juli 2018 lalu, tanpa ada perbedaan dan bisa merata diseluruh wilayah.
Sekertaris Jendral Pimpinan Pusat AGRA Mohammad Ali mengatakan, Krisis kemanusiaan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya sejak gempa melanda hingga kini telah mengakibatkan sekitar 77 ribu rumah rusak dan 569 orang meninggal serta menyebabkan 431 ribu orang terpaksa mengungsi.
“Hampir seluruh harta benda dan sumber kehidupan rakyat tersapu oleh bencana. Kini korban bencana hidup di tenda darurat yang jauh dari kata layak dan mengandalkan bantuan datang dari dukungan masyarakat serta pihak lain termasuk pemerintah,” kata Ali dalam Release Media, rabu (5 September 2018)yang diterima redaksi portalsulawesi.
Dia menambahkan, Keadaan kehidupan yang buruk di pengungsian mengakibatkan banyak pengungsi yang sakit dan bahkan meninggal di pengungsian.
“Lambatnya bantuan yang diberikan pemerintah dan buruknya layanan terhadap korban bencana telah menimbulkan masalah baru, pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana berupa pengungsian darurat yang layak, pemenuhan bahan makanan, pemenuhan kebutuhan air bersih dan layanan kesehatan masih banyak yang tidak diberikan padahal itu adalah hak korban bencana sebagaimana tertuang dalam Undang Undang no.24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, jelasnya.
Pengumuman berakhirnya masa tanggap darurat pada 25 Agustus lalu disertai keluarnya inpres no 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Lombok bukan berarti situasi darurat di Lombok sudah tertangani pemerintah, tuturnya.
“Kenyataannya hingga tanggal 5 September 2018 ini (10 hari setelah terbit inpres) tidak ada pelaksanaan penyediaan pengungsian darurat yang layak dan aman sebagaimana itu adalah kewajiban pemerintah. Begitupula dengan pemenuhan kebutuhan pokok korban seperti bahan makanan, penyediaan air bersih serta layanan kesehatan tidak diberikan secara cuma-cuma dan tidak merata,” katanya.
“Disaat bahan pangan kebutuhan pengungsi tidak tercukupi, masih juga terlihat penumpukan bantuan di posko pemerintah yang belum juga di distribusikan kepada korban,” ungkap Ali.
Dilapangan, mayoritas korban gempa masih dalam situasi yang darurat, Salah satu akibatnya tanggal 3 September, kami menemukan bayi yang lahir satu minggu lalu meninggal dunia, kesalnya.
Ini bukan persoalan takdir bayi tersebut kapan akan meninggal tetapi kami berbicara tentang pelayanan merupakan hak rakyat sebagai korban Gempa dan Menjadi kewajiban Pemerintah untuk memenuhinya,bebernya.
“Untuk itu AGRA menuntut kepada pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, berikan hak korban gempa sesuai dengan peraturan perundang undangan, pemerintah harus membuka kerja sama dengan semua pihak yang konsen dalam penangan gempa, dan percepatan dan pemerataan pelayanan tanggap darurat korban gempa di lombok dan sumbawa” tutupnya.
Reporter : La Ode Alim
