PALU, Portal Sulawesi.id – Upaya percepatan program 3 juta rumah pemerintah menjadi fokus utama dalam talkshow kolaboratif yang digelar oleh PWI Sulawesi Tengah, DPD APERSI Sulteng, PT BTN Palu, dan Produsen Baja Ringan Kencana. Acara bertajuk “Outlook Bisnis Property Sulteng 2026: Dari Perlambatan Menuju Stabilitas Pasar yang Realistis” di Hotel Parama Su menghadirkan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojol dan tenaga pengajar formal.
Kegiatan ini tidak hanya membahas prospek pasar property daerah, tetapi juga menekankan pentingnya perumahan bersubsidi sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulteng Mahmud Matangara, sektor property memiliki dampak jaringan yang luas karena melibatkan ratusan sub sektor, sehingga berkontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran hingga tingkat tapak konstruksi.
Ketua DPD APERSI Sulteng Muhammad Rizal mengungkapkan bahwa organisasinya yang memiliki sekitar 50 pengembang anggota terus mengawasi agar standar regulasi dan kualitas hunian terpenuhi, terutama bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meskipun dihadapkan pada tantangan perizinan dan ketersediaan lahan, ia tetap optimis dengan dukungan kebijakan pemerintah dan mengajak masyarakat MBR untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP3KP Sulawesi II Recky Walter Lahope menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 300.000 keluarga di wilayah kerja BP3KP yang belum memiliki rumah. Program 3 juta rumah merupakan kerja sama bersama dengan berbagai fasilitas kemudahan, seperti program FLPP dengan cicilan terjangkau bagi MBR yang memiliki penghasilan minimal 3 juta rupiah per bulan di Sulteng. Selain itu, program BSPS juga sedang berjalan dengan target penyelesaian 8.000 unit bedah rumah di Sulteng dan 4.000 unit di Sulbar, yang memberikan bantuan bahan bangunan dan upah kerja.
Dalam mendukung program tersebut, Kepala BTN Palu Sigit Sulistyo menjelaskan bahwa BTN telah menyalurkan 5.048 unit KPR subsidi di 13 kabupaten dan kota di Sulteng dengan pangsa pasar 53 persen, di mana 83 persen di antaranya berasal dari anggota REI Sulteng. Lebih menariknya, ia menyatakan bahwa pekerja informal tidak perlu khawatir terkait pencatatan penghasilan administratif, karena cukup dengan memiliki rekening bank BTN, penghasilan dapat dinilai dari riwayat transaksi untuk mengakses KPR bersubsidi.
Diskusi yang interaktif selama acara menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi masyarakat MBR dalam memiliki hunian layak, namun berbagai pihak terus berupaya untuk memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi semua segmen masyarakat.***Pewarta Ratu
