Jakarta, Portal Sulawesi .id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang tuntutan pidana langsung terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya menimbulkan kekhawatiran di kalangan wartawan. Banyak yang merasa bahwa putusan ini belum memberikan kepastian hukum yang jelas dan justru membuka ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda.
Dilansir dari kompas.com Wartawan senior dari surat kabar nasional mengatakan, “Kita sering menghadapi kasus yang sensitif dan waktu menjadi faktor penting. Bagaimana jika proses di Dewan Pers memakan waktu lama, sementara pihak terkait langsung mengambil langkah hukum? Apakah kita masih bisa berlindung di balik putusan ini?”
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa frasa “perlindungan hukum” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan hanya berlaku dengan syarat tertentu. Namun, banyak wartawan yang merasa bahwa putusan ini belum memberikan perlindungan yang cukup.
Wartawan muda dari portal berita daring mengatakan, “Kita merasa lebih terlindungi, tapi juga harus lebih hati-hati dalam setiap langkah kerja. Masalahnya, kita belum tahu secara pasti bagaimana batasan yang tepat agar tidak terjerumus ke dalam masalah hukum.”
Putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa wartawan akan lebih berhati-hati , sehingga dapat membatasi kebebasan pers. Banyak pihak berharap bahwa kedepannya akan ada koordinasi yang erat antara Dewan Pers, pemerintah, dan kalangan wartawan untuk menyusun panduan yang jelas dan operasional, sehingga putusan MK ini benar-benar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi profesi jurnalistik. ***Pewarta Ratu
