Tolitoli,Portalsulawesi.Id- Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di Kabupaten Tolitoli adalah Proyek pembangunan Bendungan Salugan, proyek konstruksi yang menelan dana dari Pos APBN senilai lebih dari Rp.200 miliar rupiah yang diharapkan menjadi salah satu pendukung ketahanan pangan nasional.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu mengklaim telah merampungkan Pembangunan Daerah Irigasi Salugan di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Bendungan Salugan merupakan daerah Irigasi potensial untuk peningkatan produksi pangan dengan luas baku sawah sebesar 3.286 hektare (Ha) yang tersebar pada 5 desa serta pasokan air yang cukup besar.
Dikutip dari https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi3/, laman resmi Balai Wilayah Sungai Sulawesi III dijelaskan bahwa pembangunan Daerah Irigasi Salugan dikerjakan pada 2017 hingga selesai pada 2022. Setelah rampung, lahan irigasi seluas 1.100 Ha akan dilayani airnya dan akan terus bertambah hingga mencapai total luas baku sawah.
Akan tetapi faktanya, proyek strategis nasional untuk menyuplai kebutuhan air dalam rangka mendukung ketahanan pangan ini masih menyisakan masalah. Ada salah satu saluran tersier dari rumah bendung yakni saluran tersier yang mengarah ke Janja Kompi dengan target mengairi sawah seluas 1.700 hektare dari 3.268 hektare kemampuan bendungan tidak terselesaikan.
Wakil Ketua DPRD Tolitoli Jemmy Yusuf angkat bicara terkait masalah belum optimalnya pembangunan bendungan Salugan.
“Kami di DPRD juga meminta BWS Sulteng agar segera menyelesaikan proyek Bendungan Salugan Kecamatan Lampasio, hingga tuntas, sesuai instruksi Presiden Jokowi dalam penanganan Proyek Strategis Nasional di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tolitoli “ ujarnya ,saat ditemui media ini ,Selasa (03/10/2023).
Menurut Jemy, hasil pantauan dilapangan ditemukan fakta bahwa dari 3 saluran bendungan ternyata masih ada 1 saluran belum diselesaikan, yakni di wilayah Janja Kompi yang targetnya mengairi sawah seluas 1.700 hektar dari 3.268 hektare kemampuan bendungan.
“ bendungan yang dibangun sejak 2017 hingga 2023 dan belum juga difungsikan ini, tentu saja membuat para petani merugi besar. Sebab, aktivitas dan produktivitas sawah ikut terhenti akibat proyek tersebut. dan setelah ada klaim selesai, ternyata bendungan juga tidak bisa difungsikan “ sesal Politisi Golkar ini.
Masih menurut Jemi, seluruh masyarakat petani pengguna air disekitar rumah bendung Salugan menggantungkan harapannya agar krisis air dipersawahan mereka segera teratasi.
“Semua curhat dan keluhan masyarakat dan petani kepada DPRD menjadi atensi serius kami, dan kami meminta BWS Sulteng bertanggungjawab. Harapan kami, program strategis nasional yang bertujuan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta menjadi perhatian serius Presiden Jokowi, sampai pula ke Wakil Presiden yang berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah,” harapnya.
Sementara itu, Ketua LSM Lakpesdam NU Tolitoli , Fahrul Baramuli ,meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III agar bertanggung jawab atas tidak berfungsinya saluran bedungan di Kecamatan Lampasio.
Hal ini ditegaskan saat dimintai tanggapannya disalah satu kedai kopi di kota Tolitoli,Selasa ( 03/10/2023 ).
Menurut Fahrul , proyek yang sumber dari dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) ini, dalam proses pekerjaannya diduga telah menambah tingkat kesulitan masyarakat atau petani yang tersebar di Desa Salugan, Desa Sibea, Desa Janja dan Desa Oyom, Kecamatan Lampasio.
Ribuan petani mengadu dan mengaku merasa sangat rugi, lantaran areal sawah sudah 6 tahun terbengkalai begitu saja, atau tidak produktif.
“Dampaknya itu loh, kesejahteraan petani menurun drastis, ekonomi sulit, semua akibat pembangunan proyek tersebut. Karena itu kami meminta BWSS III bertanggungjawab atas persoalan ini,” Pinta Fahrul Baramuli aktivis muda Nahdlatul Ulama.
Fahrul menambahkan bahwa jika Bendungan Salugan di lampasio merupakan program strategis nasional yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, maka seharusnya dapat membawa dampak baik bagi masyarakat Kabupaten Tolitoli dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Tapi nyatanya di lapangan realisasi berbeda, jauh panggang daripada api. Dan dari kajian kami, jika proyek tersebut berjalan sesuai harapan, maka bendungan akan mampu mengairi lahan sawah seluas 3.286,07 hektare (Ha). Dimana proyek tersebut terbagi atas pembangunan Induk seluas 141,24 Ha, SS-Salugan seluas 1.174,40 Ha, SS-Sibea seluas 225,50 Ha, SS-Kompi seluas 1.744,93 Ha, sehingga total pembangunan seluas 3.286,07 Ha “ ungkapnya detail.
Fahrul menambahkan bahwa dari hasil investigasi oleh pihaknya ditemukan dugaan adanya pengurangan volume pekerjaan Saluran Kompi Janja ternyata tidak terbangun dari rencana 1.744.93 Ha. Saluran tersebut sama sekali tidak dibangun.
Kemudian, saluran Salugan 1.174.40 Ha hanya terbangun kurang lebih 822.20 Ha, yang tentu makin berdampak pada capaian target dan melunturkan harapan masyarakat Lampasio khususnya petani sawah yang sampai saat ini sudah memasuki tahun 2023 belum juga melakukan penanaman padi.
Pihaknya menyayangkan klaim kementrian PUPR dibeberapa media bahwasanya pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Bahkan, pada tembok bendungan, tertulis bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan luas lahan 3.286.07 Ha.
Klaim Kementrian PUPR Bidang SDA yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi III bahwa pembangunan bendungan Salugan di Lampasio itu telah tuntas perlu didalami kebenarannya.
“ bagaimana mungkin itu dilaksanakan seluas 3.286.07 Ha, sedangkan saluran kompi sebesar 1.744.93 Ha tidak terbangun. Selain itu, jika volume pekerjaan untuk saluran wilayah Kompi Janja dan sebagian wilayah Salugan tidak terbangun, lalu dananya kemana…? “ kritiknya.
Proyek Strategis Nasional yakni pembangunan rumah bendung Salugan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Brantas Abiraya , sayangnya pekerjaan tersebut diduga tidak tuntas.
Padahal proyek liding sektor Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Palu dikerjakan sejak tahun 2017 sampai 2021, dikarenakan tidak tuntas-tuntas, maka pihak BWSS Palu melakukan adendum pada tahun 2021. Sampai masa perpanjangan kontrak 2022-2023, tetapi sayangnya juga belum rampung.
“Kami minta BWSS III jangan main-main, nasib petani Tolitoli dipertaruhkan, petani berharap manfaat dari bendungan tersebut. Ini sangat mengkhawatirkan, sawah tidak produktif selama 6 tahun, dan pasti berdampak lahan pertanian sawah dan kesejahteraan petani. Kami, Lakpesdam NU akan melaporkan masalah ini ke Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, melalui PWNU wilayah. Program strategis nasional Bendungan Lampasio kami anggap gagal,” ungkapnya.
Selain telah berkomunikasi dengan Ketua PWNU Sulteng agar persoalan ini disampaikan langsung ke Wapres saat berkunjung ke Palu, Lakpesdam juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjuti persoalan ini.
“Dalam waktu dekat, kami akan menyurat ke Kejagung dan KPK terkait carut-marutnya proyek pembangunan Bendungan Lampasio senilai Rp 212,3 miliar “ tegasnya.***
Pewarta : M.Yusuf/Gidion S.Horomang
Editor : Heru
