Jakarta,Portalsulawesi.id- Menko Polhukam Mahfud MD diminta mengambil alih dan menangani sementara penanganan Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J , usulan ini mengemuka saat Komisi III DPR RI menggelar rapat Bersama Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK digedung Nusantara II , Senin (22/08/2022).
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman didalam rapat tersebut , politisi asal Flores ini bahkan mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk di Nonaktifkan sementara waktu selama penanganan kasus Brigadir J ini diusut.
Dilansir dari tvonenews.com , Politisi Partai Demokrat ini menilai dengan menon aktifkan Kapolri sementara waktu, maka penanganan kasus Pembunuhan Brigadir Joshua dapat berjalan secara Objektiv.
“Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” kata Benny dalam rapat Bersama di Gedung Nusantara II DPR RI.
Benny mengemukakan alasannya mengapa dirinya meminta pengambil alihan kasus ini oleh Menko Polhukam , dirinya menganggap bahwa dalam penanganan Kasus Pembunuhan Brigadir J Polri telah banyak melakukan pembohongan.
Dia mencontohkan hal itu lewat keterangan pers yang diungkapkan Polri saat pertama kali adalah sebuah peristiwa baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E.
Namun kasus tersebut baru menjadi perhatian intensif Polri setelah publik menyoroti lebih jauh dan keluarga Brigadir J menilai ada kejanggalan, Baru kemudian Polri membentuk Tim Khusus dan menemukan perbedaan di mana yang terjadi adalah pembunuhan berencana.
“Kita itu juga ditipu juga kan, sebab kita juga membaca itu dari media sosial, makanya saya mau mengusulkan Kapolri dicopot sementara dan Menkopolhukam diminta untuk mengurusi kasus ini,” papar Benny.
Kasus kematian Brigadir J menjadi perhatian utama masyarakat sejak mencuat di publik usai jenazahnya dihantar kediaman orangtua Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di Jambi , keluarga mempertanyakan kronologi kematian anaknya kepada pihak kepolisian.
Keganjilan kematian Brigadir J semakin meruncing saat keluarga mendapatkan ketidak wajaran luka luka ditubuh jenazah Joshua saat akan di formalin , upaya menyingkap tabir kebenaran seba kematian Brigadir Joshua pun dimulai.
Presiden Joko Widodo bahkan sampai empat kali melakukan penegasan dan memerintahkan Polri untuk mengusut kasus kematian Brigadir J secara terang dan transparan ke masyarakat .
Hasilnya, 56 orang Anggota Polri terseret dalam kasus ini diperiksa Inspektorat Khusus Polri , 16 orang diantaranya ditempatkan khusus di Mako Brimob Kelapa Dua Depok serta di Divpropam Mabes Polri.
Kapolri juga menetapkan Irjen Ferdy Sambo bersama sang istri ,Putri Candrawati serta Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf sebagai Tersangka.
Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsider pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsider pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana dengan Ancaman maksimal Hukuman Mati .***
Editor : Heru
Sumber : Artikel ini sudah tayang di tvonenews.com pada hari Senin, 22 Agustus 2022 – 13:25 WIB, Judul Artikel : Kasus Ferdy Sambo, Anggota DPR Minta Kapolri Dinonaktifkan dan Diambil Alih Kemenko Polhukam
