Sindue,Portalsulawesi.Id- Ratusan warga desa Marana Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala memblokade ruas Jalan Nasional Palu-Tolitoli pada senin (28/06/2021).
Aksi yang dimulai pada pukul 10.00 wita dipimpin langsung kepala desa Marana, Lutfin Yohan , sikap warga desa marana merupakan reaksi atas dugaan sikap diskriminatif Bupati Donggala Kasman Lassa terhadap Desa Marana.
Aksi yang membuat macet jalan penghubung antara Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli melalui wilayah Pantai Barat Donggala diwarnai orasi oleh Warga dan Kepala Desa terhadap berbagai permasalahan didesanya yang diduga bersumber dari kebijakan Bupati Donggala ,Kasman Lassa.
Selain warga desa Marana, turut bergabung warga desa tetangga yakni Desa Kavaya dan Desa Toaya.
Massa aksi mendirikan tenda dijalan raya,membakar ban bekas hingga memasang blokade hidup berupa pagar betis kaum ibu serta remaja juga kaum pria dari ketiga desa tersebut.
Dalam aksi protes tersebut,massa aksi menyebut bupati Donggala sebagai “Firaun” dan tidak Pancasilais.
“Kasman Lassa Firaun, Bupati Anti Kritik dan Otoriter,Bupati Pambohong ” teriak warga yang ikut memblokade jalan.
Pasalnya,Kasma Lassa selaku Bupati Donggala dalam menjalankan pemerintahan terkesan otoriter dan anti kritik,bahkan dianggap telah menzolimi warga Marana dengan melakukan Blokir Dana Desa milik Desa Marana selama 11 Bulan.
Lutfin Yohan, Kepala Desa Marana usai menggelar aksi mengatakan kepada sejumlah awak media dirinya mendesak Bupati Kasman Lassa turun dari Jabatannya.
“Kami mendesak Bupati Donggala turun dari jabatannya karena menahan Anggaran ADD,” kata Kades Marana, Senin (28/6/2021).
“Sebelas bulan ini, Desa Marana tidak menerima DD dan ADD,” sambung dia.
Akibat pemblokiran Dana Desa tersebut, Aparat Desa Marana tidak menerima Gaji ,bahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus warga dalam menghadapi pandemi Covid 19 tidak dapat salurkan.
“sebelas bulan warga kami tidak dapat menikmati BLT seperti desa desa lain,apa yang mau dipakai belanja BLT jika ADD dan DD ditahan keuangan atas instruksi Bupati ” keluhnya .
Kemudian Kades Marana juga mendesak aparat penegak hukum menangkap pejabat sementara Kades Marana. “Tangkap Pj. Kades Marana karena sampai saat ini anggaran sekitar Rp. 416 Juta tidak ada kejelasan,” ungkapnya.
Upaya melaporkan oknum Pj.Kades Marana telah berulang kali dilakukan,sayangnya tak satupun laporan tersebut ditanggapi.
“ sudah dilaporkan ke Polres,Polda bahkan ke Kejaksaan, tidak ada reaksi ” keluh Kepala Desa yang Berpenampilan nyentrik tersebut.
Bahkan menurut Lutfin,saat rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Pemda Donggala dengan 158 Kepala Desa sekabupaten Donggala, pihak Pemda Donggala selaku pelaksana (Host) mengeluarkan Kades Marana ,Lutfin Yohan dari laman Metting zoom dikarenakan mempertanyakan mekanisme pencairan Dana Desa serta perkembangan Kasus Tehnologi Tepat Guna (TTG).
Parahnya,Kades Marana tidak lagi bisa mengakses laman Room Metting dengan KPK dikarenakan Pasword dan laman tidak lagi bisa diakses.
“Nama dan password langsung diganti admin,kami dikeluarkan oleh admin dari Metting Zoom karena bertanya terkait Dana Desa Kami yang tak kunjung cair serta kasus TTG “ sesal Kades berambut Pirang tersebut.
Dalam kesempatan wawancara, Salah seorang tokoh masyarakat Desa Kavaya menyebutkan bahwa Kasman Lassa selaku Bupati Donggala tidak Pancasilais, hal.ini dikarenakan Kasman Lassa dalam memberikan kebijakan dalam pemerintahannya cenderung semena mena.
“Bupati tidak Pancasilais, seharusnya kebijakannya berpihak kepada rakyat,” ungkap dia.
Ditempat yang sama, Warga Toaya yang turut bergabung dalam Aksi juga memprotes kebijakan Bupati yang dianggap diskriminatif dengan melakukan mutasi terhadap sejumlah Tenaga Kesehatan dan Guru di desanya dipindah tanpa alasan yang jelas.
“Tenaga kesehatan dimutasi, begitupun Tenaga Pendidik menjadi korban kebijakan Bupati Kasman Lassa,” kata warga Toaya yang tidak menyebutkan namanya itu.
Polisi dikerahkan untuk membuka blokade warga diruas jalan Nasional tersebut, tampak Wakapolres Donggala ,Kompol Gede Suara SH.
Sejumlah aparat dari TNI/Polri tampak berjaga jaga diantara massa aksi ,ratusan personil dari Sabhara Polda Sulteng juga disiagakan untuk mengurai massa aksi.
Tidak tampak satupun perwakilan pemerintahan Kabupaten Donggala yang menemui Massa Aksi hingga membubarkan diri setelah lima jam berhasil memblokade total jalan ruas Palu -Tolitoli.
Massa membubarkan diri setelah adanya negosiasi dari Pihak Kepolisian dengan Kepala Desa Marana selaku koordinator Aksi, Massa bersedia membubarkan diri secara tertib dan berjanji akan turun dengan massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak terakomodir.
” Aksi hari ini cukup,jika tidak tuntutan warga tidak diakomodir maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar ” tegas Lutfin.***
Penulis : Heru
