Palu,portalsulawesi.id– Perhatian Pemerintah daerah khususnya di tiga wilayah terdampak bencana 28 September 2018 silam tampaknya harus lebih serius dalam mendukung Pemerintah Pusat melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah untuk membangun infrastruktur yang dibiayai oleh World Bank dalam rangka percepatan pemulihan bencana dimasa Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Hal ini terungkap saat Pemerintah pusat melalui PUPR memfasilitasi rapat koordinasi antara pihak World Bank yang dihadiri Task Team Leader Of Central Sulawesi Rehabilitasi and Rehabilitation Project World Bank Andrew Bald,Perwakilan PUPR Astrid dan dipimpin langsung Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tengah ,Ferdinand Kana Lo,ST.MT.
Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulteng,di sekitar Kompleks Eks .Lokasi STQ bukit Jabal Nur,Kelurahan Mantikulore,Rabu (29/01/2020),kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kalangan diantaranya perwakilan Kemendagri RI, perwakilan Bappenas, Perwakilan Kemenkeu, Satker Infrastruktur,perwakilan NGO, Tim konsultan pendamping.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah Ferdinand Kana Lo,ST,MT menuturkan bahwa percepatan pemulihan dibidang infrastuktur mengalami kendala karena lokasi penyediaan lahan yang telah ditetapkan belum masuk kategori clean dan clear sesuai harapan World Bank, sehingga Ia menyampaikan dibutuhkan support oleh pemerintah daerah.
Ia pun menyampaikan pemerintah merencanakan pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak sebanyak 11.788 Unit untuk Kota Palu,Sigi dan Donggala, selain dibangun PUPR dan beberapa NGO termasuk Budha Tzu Chi akan memberikan bantuan sebanyak 3000 Unit Huntap untuk Kota Palu dan Kab.Sigi.
Menurutnya, ada beberapa lokasi yang telah diserahkan Kementerian ATR/BPN kepada PUPR sebagai lokasi huntap akan tetapi setelah dilakukan land clearing oleh PUPR ternyata ada oknum masyarakat setempat yang menghalangi sehingga menghambat pekerjaan, Ia pun berharap dukungan penuh pemerintah daerah setempat agar memfasilitasi permasalahan dilapangan karena perencanaan awal Presiden RI akan meresmikan hunian tetap sebanyak 1.500 Unit pada bulan April 2020.
“kami berharap pemerintah setempat dapat membantu kami dalam menyelesaikan persoalan status tanah yang akan dibangunkan infrastruktur,hingga sekarang masih ada saja oknum yang main klaim lokasi yang akan dibangun “ Ungkap Ferdinand dalam rapat tersebut.
Selanjutnya Ia pun mengharapkan agar World Bank dapat memberikan persetujuan pembangunan fasilitas rumah ibadah dilokasi hunian tetap.
Task Team Leader Of Central Sulawesi Rehabilitasi and Rehabilitation Project World Bank Andrew Bald menyampaikan bahwa soal pendanaan guna mendukung program infrastruktur di masa rehap rekon bukanlah suatu permasalahan, namun pihak World Bank tidak dapat memberikan kompromi bilamana terdapat permasalahan lahan dan untuk pembangunan rumah ibadah di lokasi hunian tetap oleh World Bank tidak dapat difasilitasi sesuai dengan ketentuan Internasional.
Pusat Data dan Informasi Bencana Prov.Sulteng melalui Wakil sekretaris Pusdatina Prov.Sulteng Adiman,SH,M.Si menyampaikan bahwa masyarakat yang terdampak yang memilih tinggal di huntara atau di rumah keluarga sangat membutuhkan hunian tetap, sehingga disampaikan sesuai harapan Bapak Gubernur seluruh pihak yang punya kewenangan dan kepentingan agar meningkatkan koordinasi agar permasalahan lahan yang sudah diserahkan Kementrian ATR /BPN kepada PUPR tidak memiliki permasalahan lagi dilapanga.***
Sumber : Humas Protokol Setda Pemprov Sulteng
editor : Heru
