Donggala,portalsulawesi.id- Aroma menyengat dari praktek lancung Proyek penyediaan air bersih dikabupaten Donggala tahun anggaran 2016 hingga 2018 mulai diendus penegak hukum,sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.
Hal ini diakui oleh kepala dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kabupaten Donggala,Syafrullah Lukman kepada Portalsulawesi,menurutnya beberapa pejabat terkait di dinasnya dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian daerah Sulawesi tengah.
“benar,ada beberapa orang telah dimintai keterangan oleh Polda,saya belum bisa memberikan keterangan “ elak singkat,saat ditemui diruang kerjanya, Kamis ( 8/08/2019).
Menurut syafrullah,dirinya tidak mengetahui secara detail siapa semua stafnya yang dipanggil oleh pihak Kepolisian terkait Kasus proyek SPAM tersebut,hal ini menurutnya dikarenakan surat Panggilan tersebut tidak ada tembusannya kepadanya selaku Kadis PU di donggala.
“saya belum tau berapa orang yang dimintai keterangan,yang jelas sudah ada sebagian orang yang diperiksa,mungkin disana (Polda.red) yang lebih tau,karena surat panggilan tidak ditembuskan kesaya juga,tetapi langsung kepada yang bersangkutan “ ujarnya.
Pihak Dinas PU dan Tataruang Kabupaten Donggala selaku pihak yang bertanggungjawab atas tidak berfungsinya puluhan paket airbersih baik berupa Sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau Proyek Jaringan Air Minum (JAM) yang dibangun sejak tahun 2016 hingga 2018 akan melakukan upaya perbaikan dan evaluasi terhadap proyek proyek tersebut usai diperiksa Polisi.
“Kami belum bisa melakukan perbaikan dan optimalisasi terhadap pemanfaatan proyek tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan pihak Kepolisian,intinya kami akan perbaiki “ kata Syafrullah Lukman.
Diberitakan sebelumnya, Empat Proyek Air Bersih dikabupaten Donggala yang dibangun pada tahun Anggaran 2017-2018 silam hingga saat ini tidak mempunyai asas manfaat,proyek milyaran rupiah tersebut terkesan mubasir dan menjadi buah bibir masyarakat sekitar proyek.
Proyek air bersih tersebut yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Labean,Proyek Air Bersih Kulolu,Banawa,Proyek penyediaan jaringan Air Minum Tanjung Karang ,Banawa serta Proyek SPAM Sumari Kecamatan Sindue.
Proyek tersebut dibiayai dari Dana Alokasi Khusus melalui Pos Anggaran APBD Kabupaten Donggala tahun 2017 hingga 2018,anehnya hingga saat ini semua proyek tersebut belum dapat dimanfaatkan.
Penelusuran media ini,ada beberapa masalah tehnis yang menjadi penyebab gagalnya proyek air bersih ini tidak dapat dipakai,mulai dari Konstruksi Bak Penampung (Intake),saluran penyaring lambat (SPL),tehnik penanaman pipa distribusi hingga dugaan manipulasi PHO.
Dari data yang dihimpun redaksi Portalsulawesi,sejumlau paket pekerjaan air bersih yang ditender pada dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kabupaten Donggala tahun 2017 hingga 2018 diantaranya proyek Optimalisasi SPAM Sindue dikerjakan oleh CV Multi Sarana Mandiri dengan nilai kontrak Rp.1.956.805.000 tahun 2017, Proyek Pembangunan Jaringan Air Minum (J.A.M) Kawasan Wisata Gonenggati dengan Anggaran R.1.500.000.000 dengan pelaksana CV Dade Sarana Konstruksi,
Selanjutnya,Proyek J.A.M Dusun Kulolo Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa dikerjakan oleh CV Uqriel Membangun dengan Pagu Sebesar Rp.1.250.000.000 tahun 2018, demikian pula proyek Jaringan Air Minum Kawasan Wisata Tanjung Karang Kecamatan Banawa dengan pagu Rp.1.200.000.000 yang dilaksanakan oleh CV Risky Utama Mandiri ditahun 2018.
Proyek spam Labean ,Rp.1.100.000.000 dimenangkan oleh CV Riski Utama Mandiri tahun 2018 hingga saat ini belum rampung sepenuhnya,anehnya Paket Milyaran rupiah tersebut kabarnya telah dibayarkan seluruhnya oleh dinas PU Dan Tataruang Donggala.
Nikolas ,selaku PPTK Proyek Spam Labean mengatakan bahwa Proyek tersebut Putus Kontrak dengan Estimasi Capaian kemajuan Pekerjaan 71 persen,pihak rekanan oleh BPK diwajibkan mengembalikan Uang sebesar 390 Juta dengan Denda Keterlambatan 50 Juta .
“pekerjaan itu dihentikan pada Posisi 71 persen,rekanan mengembalikan uang kepada negara sebesar 390 jt sekian dan diberikan sangsi keterlambatan tdk menyelesaikan pekerjaan sebesar 50jt sekian..oleh BPK ” ungkap Niko dalam pesan singkatnya melalui aplikasi WhasAap kepad redaksi Portalsulawesi.
dari penyampaian PPTK tersebut,terdapat kejanggalan dikaitkan dengan Isu “PHO Palsu” tersebut,pasalnya dengan Pengembalian 390 juta serta bayar denda 50 juta atas keterlambatan pekerjaan patut diduga Pekerjaan tersebut telah dibayarkan melebihi Progres Pekerjaan fisik,semestinya PPTK membayarkan Pekerjaan sesuai Bobot pekerjaan.
“aneh jika Pekerjaan disuruh mengembalikan Uang Rp 390 Juta dan didenda,artinya dinas telah membayarkan Uang kepada Rekanan melebihi progres dilapangan,ini menarik untuk didalami oleh Penegak Hukum,ada apa dengan Proyek di Labean ini,mengapa di istimewakan? ” Ujar Harsono Bareki,Penggiat Anti Korupsi pada Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng.***
Penulis : TIM Redaksi Portalsulawesi
