Pemkot Palu terima penghargaan atas pelaksanaan program JKN-KIS. (fhoto:nila)
Palu Portalsulawesi. Com – Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang telah berjalan selama Empat tahun sejak bertranformasi dari PT. Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014, sejauh ini pelaksanaannya sudah semakin lebih baik. Dimana saat ini program JKN-KIS telah menjadi program dengan cakupan kepesertaan terbesar didunia dengan jumlah kepesertaan yang tercatat sebanyak 187.032.821 Jiwa. Seperti disampaikan oleh Deputi Direksi Wilayah Sulit, Sulteng, Gorontalo dan Maluku Utara, Lusa Nirwan menyebutkan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan waktu hingga tercapainya cakupan semesta yang diharapkan dapat terwujudkan paling lambat per 1 Januari 2019.
“Keberlangsungan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tidak terlepas dari dukungan Bapak/Ibu para pemangku kepentingan,” harap Lisa Nurena yang lanjut menyampaikan jumlah peserta JKN-KIS se-Provinsi Sulawesi Tengah per tanggal 15 Desember 2017,alah sebanyak 2.133.849 Jiwa atau 74,66% dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Semester I Tahun 2017, secara penandatanganan perjanjian kerjasama integrasi jamkesda pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan tahun 2017, yang berlangsung, Selasa (19/12/2017), bertempat di salah satu room meeting Mercure Hotel.
Tindaklanjut program JKN-KIS yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara para bupati/walikota dengan pihak BPJS Kesehatan. (fhoto:nila)
Dan dengan ditandatanganinya perpanjangan kerja sama hari ini maka cakupan kepesertaan Provinsi Sulawesi Tengah per 1 Januari 2018 nanti menjadi 2.174.192 jiwa atau 76,07 dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah.
Adapun jumlah peserta yang sudah diintegrasikan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ke Program JKN-KIS per 1 Januari 2018 adalah 223.231 jiwa dengan rincian sebagai berikut:
”Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah atas komitmen yang tinggi dalam mendukung terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Khususnya Kabupaten Buol yang telah mencapai Universal Health coverage, serta kabupaten Donggala dan Banggai yang juga telah berkomitmen UHC di tahun 2018. Kami harapkan kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut hingga tercapainya cakupan semesta pada Tahun 2018,”kata Lisa Nurena.
Dalam mengoptimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, Pema Sulteng harus lebih berperan dalam Mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayahnya masing-masing, Memastikan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para Pengurus dan Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, Memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh pengurus dan pekerjanya pada Badan Usaha Milik Daerah dan tak kalah pentingnya lagi agar kiranya Gubernur dapat memberikan sanksi administrative berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
Menindaklanjuti hal itu, Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola terus mengimbau kepada semua Bupati/walikota agar lebih intens dan lebih proaktif dalam menindaklanjuti pelaksanaan program JKN-KIS ini . “ Saya turut berbangga dan menyampaikan penghargaan kepada para kepala daerah yang telah berani membuat program ini lebih tepat sasaran dengan menyisihkan sebagian kecil dana desa. Bagi saya, ini suatu terobosan program yang patut mendapat acungan jempol yang pantas untuk dicontoh oleh kabupaten lainnya di Sulteng, “ pangkas Longki.
Dalam penyisihan ssebagian dari dana, gubernur Longki siap memberikan dukungan sekaligus panduan kepada pada bupati yang masih membutuhkan bimbingan terkait pemanfaatan dana desa untuk keberlangsungan program JKN-KIS di masing-masing daerahnya.
“Kalau komitmen ini kita bisa bangun secara bersama, saya yakin kedepan pelaksanaan program JKN-KIS di Ssulteng terutama didaerah-daerah kabupaten akan semakin lebih baik,”pungkas gubernur Longki seraya menambahkan bahwa terkecuali kota palu mengingat palu tidak memiliki dana desa, sehingga pihak Pemda provinsi berjanji akan siap membantu Pemda kota palu agar program ini bisa tercapai dengan baik.
REDAKTUR :NILAWATI
